Pengaruh kebutuhan hidup layak dan produk domestik regional bruto serta inflasi terhadap upah

Eni Larasati, Aji Sofyan Effendi, Juliansyah Roy

Abstract


Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besarnya pengaruh dari Kebutuhan Hidup Layak dan Produk Domestik Regional Bruto serta Inflasi terhadap Upah di Kota Samarinda tahun periode 2006-2015. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2006-2015. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda dan diolah dengan menggunakan program IBM SPSS (Statistical Product and Service Solutions) versi 20. Dari hasil data yang penulis lakukan dapat disimpulkan bahwa: Kebutuhan Hidup Layak berpengaruh terhadap Upah sebesar 0,001 artinya menunjukkan hubungan positif dan signifikan. Pengaruh produk domestik regional bruto terhadap upah sebesar 0,457 artinya menunjukkan hubungan yang positif, tetapi tidak berpengaruh secara signifikan. Inflasi terhadap upah sebesar 0,259 artinya menunjukkan hubungan yang positif, tetapi tidak berpengaruh secara signifikan.


Keywords


Upah; kebutuhan hidup layak; produk domestik regional bruto; inflasi

References


Anton H. Gunawan, 1991. Anggaran Pemerintah dan Inflasi di Idonesia. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Arsyad, Lincolin. 1999. Pengantar Perencanan Pembangunan Ekonomi Daerah. Yogyakarta: BPFE.

Boediono, 1999, Teori Pertumbuhan Ekonomi, Yogyakarta: BPFE

Boediono. 2000. Ekonomi Moneter, edisi 3, BPFE: Yogyakarta.

Agustiana Erna, 2007. Pengaruh PDRB, Jumlah Penduduk, Kebutuhan Hidup Minimum Terhadap Penetapan Upah Minimum Provinsi Jawa Timur. Universitas Jember : Jawa Timur.

Nurtiyas Febrika, 2014. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Upah Minimum Propinsi Dipulau Jawa Tahun 2010-2014, Universitas Negeri Yogyakarta: Yogyakarta

Gaol S. Lumban, 2006. Aplikasi Faktor Pertimbangan Dalam Penetapan Upan Minimum. Makalah dalam Forum Konsultasi dan Komunikasi Dewan Pengupahan, Wisma Karya Jasa, Bogor.

Gujarati, D. (2003), Basic Econometric. McGraw-Hill, New York.

Gujarati, D. N. 2010. Dasar-dasar Ekonometrika Buku 1. Edisi 5. Terjemahan, Salemba Empat. Jakarta.

Kistanto Ilham, 2013. Analisis Penetapan Upah Minimum Kabupaten Di Jember, Universitas Jember : Jawa Timur.

Payaman J Simanjuntak, 2002, Masalah Upah dan Jaminan sosial, Lembaga Penerbit UI, Jakarta.

Simanjuntak, Payaman, J., 2002, “Masalah Upah dan Jaminan sosial”, dalam Undang-Undang yang baru tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh. Kantor Perburuhan Internasional: Jakarta.

Sadono Sukirno. 2002, Pengantar Teori Makroekonomi, edisi kedua, Rajawali Pers, Jakarta

Sukirno, Sadono. (2004). Makro Ekonomi. Edisi Ketiga. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Samuelson, paul A. (2001). “Micro Economics”, Mc Graw Hil, Perpustakaan FEB UIN Syarif hidayatullah Jakarta

Sumarsono, Sony (2003), Ekonomi Manajemen Sumber Daya Manusia dan Ketenagakerjaan , Graha Ilmu Yogjakarta.

Suryahadi, A., Widyanti, W., Perwira, D., Sumarto, S. (2001), “Minimum Wage Policy and Its Impact on Employment in the Urban Formal Sector”. Bulletin of Indonesian Economic Studies, 39(1), 29-50.

Gall, G. (1998), “The Development of the Indonesian Labour Movement”. International Journal of Human Resources Management, 9(2), 359- 376.

Musriha, 2010, Penetapan Upah Minimum Kabupaten / Kota Yang Kondusif Di Jawa Timur, dalam jurnal berkala ilmu ekonomi volume 4, No. 2, Desember 2010, Fakultas Ekonomi Jurusan Manajemen, Universitas Bhayangkara Surabaya.

Manurung, Mandala, dan Pratama Rahardja. 2004. Uang, Perbankan, dan Ekonomi Moneter (Kajian Kontekstual Indonesia). Jakarta. Lembaga Penerbit FE UI

Tianggur Sinaga, Kebijakan Pengupahan di Indonesia, dalam Jurnal Ketenagakerjaan Vol. 3 No. 2, Peneliti Madya Bidang Litbang, Edisi Juli – Desember 2008.

Shasta Pratomo dan Adi Saputra, Kebijakan Upah Minimum Untuk Perekonomian Yang Berkeadilan : Tinjauan Uud 1945, dalam Journal of Indonesian Applied Economics Vol. 5 No. 2 Oktober 2011, Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya Malang.

Tjiptoherijanto, P., 2000., Urbanisasi dan Perkembangan Perkotaan di Indonesia, Jakarta.

Supartha Wayan Gede, 2006. Upah Minimum Provinsi dan Upah Minimum Kabupaten/Kota Di Provinsi Bali. Universitas Udayana : Provinsi Bali.

Purwaningsih Yunastih, 2002. Analisis Penetapan Upah Minimum Di Kabupaten Karanganyar. Universitas Surakarta : Kabupaten Karanganyar.

Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. 17 Tahun 2005 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak.

Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. 13 Tahun 2012 tentang Komponen Kebutuhan Hidup Layak.

Badan Pusat Statistik. 2006-2015. Produk Domestik Regional Bruto. Jakarta: Badan Pusat Statistik.

.2006-2015. Tingkat inflasi. Jakarta: Badan Pusat Statistik.

Keputusan Gubernur Kalimantan Timur. 2006-2015. Tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi Kalimantan Timur. Samarinda: Dinas Tenaga Kerja.

Dinas Tenaga Kerja (Disnaker). 2006-2015. Tentang Upah Minimum Kota Samarinda Kalimantan Timur.

Dinas Tenaga Kerja (Disnaker). 2006-2015. Tentang Komponen Kebutuhan Hidup Layak (KHL).




DOI: https://doi.org/10.29264/jiem.v0i0.2618

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2019


Crossref logo 

Editorial Address

Jurnal Ilmu Ekonomi Mulawarman (JIEM)
Faculty of Economics and Business, Mulawarman University
Jl. Tanah Grogot No.1 Samarinda Kalimantan Timur 75119
Email: jiem.feb@gmail.com