Implementasi Pelaksanaan Alokasi Dana Kampung (ADK) di Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau

Ermi Abd Malek, Aji Sofyan Effendi, Juliansyah Roy

Abstract


Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Alokasi Dana Kampung di Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau terhadap percepatan pembangunan kampung dan peningkatan kesejahteraan masyarakat serta peningkatan infrastruktur kampung. Alat analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif dan kuantitatif meliputi: Rata-Rata Hitung (Mean), Distribusi Persentase, dan Indeks Harga Relatif.  Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Pelaksanaan Alokasi Dana Kampung di 13 kampung di Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau telah memenuhi ketentuan peraturan daerah nomor 60 Tahun 2015, dimana alokasi untuk kepentingan administrasi kampung dialokasikan sebesar 30% dari dana alokasi kampung dan 70% untuk kepentingan pembangunan kampung.

Kata Kunci: Alokasi Dana Kampung


References


Affandi, Nur Achmad. 2002. Administrasi Pembangunan dan Administrasi Keuangan Daerah. JIIS : Jakarta.

Asshiddiqie, Jimly. 2010. Perihal Undang-undang, Rajawali Pers : Jakarta

Awang, Azam.2010. Implementasi Pemberdayaan Pemerintah Desa, Pustaka Pelajar : Yogyakarta

Baratha, I Nyoman. 2002. Masyarakat Desa dan Pembanguna Desa, Ghoha : Jakarta.Hamidi, Jazim.2011. Optik Hukum Peraturan Daerah Bermasalah, Prestasi Pustaka : Jakarta

Huda, Ni‟matul.2007. Pengawasan Pusat Terhadap Daerah. FH UII Press : Yogyakarta

Jeddawi, Murtir.2006. Hukum Pemerintahan Daerah, UII Pers : Yogyakarta

Muluk, Khairul.2006. Desentralisasi dan Pemerintahan Daerah, Bayumedia Publishing : Malang

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tentang Penjelasan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan Bupati Berau Nomor 60 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Kampung.

Ridwan. 2009. Hukum Administrasi di Daerah, FH UII Press : Yogyakarta

Supranto, J, 2000, Dasar-dasar Statistik, PT.Rineka Cipta, Jakarta

Samawati. 2009, Analisis Anggaran Pemerintah Untuk Pendidikan di Kota Samarinda, Samarinda, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan.

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.

Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Pembentukan peraturan perundang- undangan.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Wahab, Abdul Azis dkk. 2005, Konsep Dasar Ilmu Sosial. Universitas Terbuka ; Jakarta.

Wahab, A. B. 1997, Analisis Kebijaksanaan, Bumi Aksara: Jakarta.

Wahab, Abdul. 2012. Analisis Kebijakan,Bumi Aksara: Jakarta.

Wahyono, Ary et.al., 2001. Pemberdayaan Masyarakat Nelayan, Media Pressindo: Yogyakarta.

Winarno, Budi. 2008. Kebijakan publik Teori dan proses, Buku Kita : Yogyakarta.




DOI: https://doi.org/10.29264/jiem.v2i1.998

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2017 Jurnal Ilmu Ekonomi Mulawarman (JIEM)


Crossref logo 

Editorial Address

Jurnal Ilmu Ekonomi Mulawarman (JIEM)
Faculty of Economics and Business, Mulawarman University
Jl. Tanah Grogot No.1 Samarinda Kalimantan Timur 75119
Email: jiem.feb@gmail.com