Pengaruh pendapatan asli daerah dan dana bagi hasil serta dana alokasi umum terhadap belanja modal kota samarinda
DOI:
https://doi.org/10.29264/jiem.v3i4.4000Keywords:
Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Belanja ModalAbstract
Penelitian ini bertujuan untuk menguji Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal (BM). Variabel-variabel independen dalam penelitian ini adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Umum (DAU). Sedangkan untuk variabel dependen pada penelitian ini adalah Belanja Modal (BM). Data penelitian ini berupa data sekunder dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kota Samarinda tahun 2010-2017. Metode analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda. Pada hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Belanja Modal (BM), (2) Dana Bagi Hasil (DBH) Tidak Berpengaruh Terhadap Belanja Modal (BM), (3) Dana Alokasi Umum (DAU) tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal.References
Febriana, I. S. 2015. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Belanja Modal pada Provinsi Jawa Timur. Surabaya. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIESIA) Surabaya.
Heliyanto. F. 2016. Pengaruh PAD, DAU, DAK dan DBH terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal. Surabaya. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIESIA) Surabaya.
Hasan. M. I. 2001. Pokok-Pokok Materi Statistik 2 (Statistik Inferensif). PT. Bumi Aksara. Jakarta
Halim. A. 2007. Manajemen Keuangan Sektor Publik. Salemba Empat. Jakarta
Harahap. 2010. Analisis Kritis Atas Laporan Keuangan. Rajawali Pers. Jakarta
Kuncoro. 2004. Otonomi dan Pembangunan Daerah, perencanaan, Strategis, dan peluang. Erlangga. Jakarta.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Samarinda Tahun 2016. 2017. Samarinda. Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Samarinda.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Samarinda Tahun 2015. 2016. Samarinda. Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Samarinda.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Samarinda Tahun 2014. 2015. Samarinda. Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Samarinda.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Samarinda Tahun 2013. 2014. Samarinda. Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Samarinda.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Samarinda Tahun 2012. 2013. Samarinda. Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Samarinda.
Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 Tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah.
Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 1995 Tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Kepada 26 Daerah Tingkat II Percontohan.
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 Tentang Pajak Daerah.
Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah.
Siahaan, Marihot. P., 2005. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
Sukirno, Sadono. 2006. Makro Ekonomi Teori Pengantar. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.
Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Pendapatan Asli Daerah.
Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 Tentang Dana Perimbangan.
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Belanja Daerah.
Widjaja. 2002. Otonomi Daerah dan Daerah Otonomi. Jakarta. PT Raja Grafinda Persada
