Email this article Perbandingan kinerja keuangan daerah sebelum dan saat kebijakan otonomi
Abstract
Penelitian ini dilakukan untuk memberikan gambaran umum mengenai Perbandingan Keuangan Daerah Kabupaten Bulungan Sebelum dan Selama Kebijakan Otonomi Daerah. Studi ini menggunakan data sekunder dan pengumpulan data dilakukan dengan dokumentasi. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis rasio pengukuran kinerja keuangan daerah yang terdiri dari rasio derajat desentralisasi fiskal, rasio kapasitas fiskal, rasio kebutuhan fiskal, dan rasio usaha fiskal. Dari infestigasi penelitian ini, peneliti memperoleh kesimpulan sebagai berikut: Untuk tingkat desentralisasi fiskal, ada perbedaan kinerja keuangan Kabupaten Bulungan pada periode sebelum dan selama otonomi daerah. Untuk kapasitas fiskal, ada perbedaan kinerja keuangan Kabupaten Bulungan pada periode sebelum dan selama otonomi daerah. Untuk kebutuhan fiskal, ada perbedaan kinerja keuangan pada periode sebelum dan selama otonomi daerah Kabupaten Bulungan. Sedangkan untuk usaha fiskal, peneliti menemukan perbedaan kinerja keuangan pada periode sebelum dan ketika otonomi daerah berlangsung di Kabupaten Bulungan.
Keywords
References
Agustina, Oesi. 2013. Analisis Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah dan Tingkat Kemandirian Daerah di Era Otonomi Daerah: Studi Kasus Kota Malang. Jurnal Ekonomi. Malang.
Azhar, MHD Karya Satya. 2008. Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Sebelum dan Sesudah Otonomi Daerah. TESIS (dipublikasikan). Universitas Sumatera Utara. Medan. http://repository.usu.ac.id/handle/123456789/1762. Diakses Tanggal 24 Agustus 2015.
Anonim, Bapedda Provinsi Kalimantan Timur. 2013. Profil Daerah Tahun 2012-2013. Bulungan: Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
, Badan Pusat Statistik. 2013. Indikator Ekonomi Kalimantan Timur 2008-2012.Provinsi Kalimantan Timur: Badan Pusat Statistik.
, Badan Pusat Statistik. 2013. Indikator Ekonomi Kabupaten Bulungan 2013.Provinsi Kalimantan Timur: Badan Pusat Statistik.
, Badan Pusat Statistik. 2013. Bulungan Dalam Angka 2013. Provinsi Kalimantan Timur: Badan Pusat Statistik.
, Undang-undang N0.22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah.
, Undang-undang N0.25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah.
, Undang-undang No. 33 Tahun 2004 Perimbangan Keuangan antara pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
, Undang-undang No. 13 Tahun 2003 Bab I pasal 1 ayat 2 tentang Ketenagakerjaan.
, Undang – Undang Otonomi Daerah 2004, Penerbit Absolut.
BPPK, Tim Penyusun. 2004. Dasar-Dasar Keuangan Publik. Lembaga Pengkajian Keuangan Publik dan Akuntansi. Indonesia
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan,Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2016. (www.djpk.kemenku.go.id). Diakses Tanggal 25 Agustus 2016.
Fidelius. 2013. Analisis Rasio Untuk Mengukur Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Manado. Jurnal EMBA, Volume I, No.4, 2088-2096.
Halim, Abdul. 2004.Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah, Edisi Revisi. UPP UMP YKPN, Yogyakarta.
Kuncoro, M. 1995. Desentralisasi Fiskal di Indonesia, Dilema Otonomi dan Ketergantungan. Prisma. Jurnal Ekonomi Pembangunan, No.4, 3-17.
Mardiasmo. 2002. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Andi,Yogyakarta.
Saragih, Juli Panglima. 2003. Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi. PT Ghalia Indonesia, Jakarta.
Setiarti, L. 2002. Analisis Kemampuan Keuangan Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah: studi di Kabupaten Bantul Yogyakarta.Jurnal Ekonomi Pembangunan, Volume III, No. 2, 141-152.
Shah, Anwar. 1994. Intergovernmental Fiscal Relationin Indonesia. World Bank Discussion Paper No 239. The World Bank Washington DC. Available from: [Akses 13 Agustus 2015].
Singarimbun, Masridan Sofian Effendi. 1999. Metode Penelitian Survai, LP3ES, Jakarta.
Susanto,Sudono. 2001. Analisa Perimbangan Pembiayaan Fiskal Pemerintah Pusat dan Daerah Studi kasus Kabupaten Banjar negara. Skripsi Sarjana (dipublikasikan) Fakultas Ekonomi,Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.
Tan, Syamsurizal. 2014. Perencanaan Pembangunan (Teori Implementasi pada Pembangunan Daerah). Editor oleh Tan Firwan. ISBN. Penerbit: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi. Jambi.
Wahyuni, N. 2007. Analisis Rasio Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Daerah Kota Malang. Jurnal Akuntansi. Malang.
Wijaya, HAW. 2005. Penyelenggaraan Otonomi Di Indonesia. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
Yani, Ahmad. 2002.Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
DOI: https://doi.org/10.29264/jiem.v0i0.2558
Refbacks
- There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2019 Jurnal Ilmu Ekonomi Mulawarman (JIEM)
Editorial Address
Jurnal Ilmu Ekonomi Mulawarman (JIEM)
Faculty of Economics and Business, Mulawarman University
Jl. Tanah Grogot No.1 Samarinda Kalimantan Timur 75119
Email: jiem.feb@gmail.com