Email this article Beberapa variabel yang berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh bersama–sama secara signifikan diantara variabel Belanja Pegawai (X1), Belanja Modal (X2) dan Pertumbuhan Ekonomi (X3) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Y1) selama tahun 2011–2014, kemudian untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh secara parsial dan signifikan diantara variabel Belanja Pegawai (X1), Belanja Modal (X2) dan Pertumbuhan Ekonomi (X3) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Y1) selama tahun 2011–2014 dan untuk mengetahui dan menganalisis diantara variabel Belanja Pegawai (X1), Belanja Modal (X2) dan Pertumbuhan Ekonomi (X3) yang berpengaruh dominan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Y1) selama tahun 2011–2014. Penelitian dilakukan dengan menggunakan Analisis Regresi Linear Berganda dan Uji Asumsi Klasik dengan bantuan SPSS versi 20. Dilihat dari hasil analisis secara simultan terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel Belanja Pegawai (X1), Belanja Modal (X2) dan Pertumbuhan Ekonomi (X3) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Y1) selama tahun 2011 –2014 dan secara parsial hanya variabel Belanja Pegawai (X1) yang terdapat pengaruh signifikan sedangkan variabel Belanja Modal (X2) dan Pertumbuhan Ekonomi (X3) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Y1) selama tahun 2011 –2014 tidak terdapat pengaruh yang signifikan.
Keywords
References
Daryanto dan Yustikasari. 2007. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum TerhadapPengalokasian Anggaran Belanja Modal. Simposium Nasional Akuntansi. Juli. Makassar.
Deddy Supriady Bratakusumah & Dadang Solihin. 2004. Otonomi Penyelenggaran Pemerintahan Daerah. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama.
Halim, Abdul. 2004. Bunga Rampai
Manajemen Keuangan Daerah Edisi
Revisi. UPP UMP YKPN. Yogyakarta. Jimmy, Jackson. 2010. Pengaruh
Intensifikasi Dan Ekstensifikasi Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Guna Mewujudkan
Kemandirian Keuangan Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Daerah Kota Kupang-NTT). Program Magister
Manajemen. Universitas Brawijaya. Malang.
Kuncoro, Haryo.2007. Fenomena Flaypaper
Effect pada Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota dan Kabupaten di Indonesia.Jurnal Ekonomi Pembangunan, Vol. 9, No. 1, Hal: 47-63.
Mamesah, D.J. 1995. Sistem Administrasi
Keuangan Daerah. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama.
Mardiasmo. 2002. Otonomi dan Manajemen
Keuangan Daerah. Yogyakarta : Penerbit ANDI.
Pratiwi. Iin Eko. 2015. Analisis Faktor-Faktor
Yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Sragen Tahun 1991-2013.
Sari, K. Nina. 2014. Tinjauan Hukum terhadap Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Makassar.
Sari, Nani. 2013. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Morowali Tahun 2003-2012.
Sari, Putu L.P. 2013. Analisis Variabel- Variabel Yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Bali.
Sidik, Machfud. 2002. Kebijakan, Implementasi dan Pandangan Ke Depan Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Yogyakarta.
Solikin, Ikin. 2007. Hubungan Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum dengan Belanja Modal. Jawa Barat.
Supriatna, T. 1993. Sistem Administrasi
Pemerintahan di Daerah. Jakarta : Bumi Aksara.
Susetyo, Didik. 2008. Kinerja APBD
Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan. Sumber : JURNAL EKONOMI PEMBANGUNAN, VOL. 18, NO.1, HAL : 52-67.
Trias Fajar Novianto. 2013. Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Investasi dan Angkatan Kerja Terhadap Pertumbuhan PDRB Provinsi Jawa Tengah Tahun 1992-
Program Sarjana Fakultas
Ekonomika dan Bisnis Universitas
Diponegoro.
Widjaja, HAW. 2005. Otonomi Daerah dan Daerah Otonom. PT Raja Grafindo Persada: Jakarta
. 2013. Kalimantan Timur Dalam
Angka 2012. Badan Pusat Statistik. Kalimantan Timur.
. Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
. Peraturan Pemerintah Nomor 58
Tahun 2005 Tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah.
. Peraturan Pemerintah Nomor 105
Tahun 2000 Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.
.Peraturan Pemerintah Nomor 106
Tahun 2000 Tentang penyelenggaraan pemerintah negara diwajibkan melaksanakan policy atau kebijaksanaan desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan dalam penyelenggaraan pemerintah
. Undang – Undang Nomor 32 Tahun
tentang Pemerintahan Daerah.
. Undang-Undang Nomor 33 Tahun
tentang Lain – Lain PAD yang
Sah.
DOI: https://doi.org/10.29264/jiem.v3i2.2417
Refbacks
- There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2019 Jurnal Ilmu Ekonomi Mulawarman (JIEM)
Editorial Address
Jurnal Ilmu Ekonomi Mulawarman (JIEM)
Faculty of Economics and Business, Mulawarman University
Jl. Tanah Grogot No.1 Samarinda Kalimantan Timur 75119
Email: jiem.feb@gmail.com