Email this article Pengaruh pendapatan asli daerah dan dana bagi hasil bukan pajak serta belanja daerah terhadap produk domestik regional bruto di provinsi kalimantan timur
Abstract
Tujuan penelitian ini adalah mengetahui dan menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Provinsi Kalimantan Timur, mengetahui dan menganalisis pengaruh Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (DBHBP) terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Provinsi Kalimantan Timur, mengetahui dan menganalisis pengaruh belanja daerah sebagai variabel moderasi dari variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Provinsi Kalimantan Timur, mengetahui dan menganalisis pengaruh belanja daerah sebagai variabel moderasi dari variabel Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (DBHBP) terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Provinsi Kalimantan Timur. Pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB, hal ini dapat diartikan bahwa peningkatan pendapatan asli daerah mampu mendorong PDRB dan pengaruhnya nyata sehingga menerima hipotesis pertama. Dana bagi hasil bukan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB, hal ini dapat diartikan bahwa peningkatan dana bagi hasil bukan pajak mampu mendorong PDRB dengan pengaruhnya yang nyata sehingga menerima hipotesis kedua. Belanja Daerah tidak memoderasi pendapatan asli daerah terhadap PDRB dengan hasil penelitian menunjukkan Belanja Daerah sebagai variabel bukan moderasi berpengaruh signifikan sehingga disimpulkan bahwa dalam model ini Belanja Daerah sebagai variabel moderating. Belanja Daerah memoderasi dana bagi hasil bukan pajak terhadap PDRB dengan hasil penelitian menunjukkan Belanja Daerah sebagai variabel moderasi berpengaruh signifikan sehingga disimpulkan bahwa dalam model ini Belanja Daerah sebagai variabel moderating.
Keywords
References
Akbar, Bahrullah. 2002. Fungsi Manajemen Keuangan Daerah. Majalah Pemeriksa. Edisi No. 87, Oktober.
Arif, Bahtiar, 2002. Akuntansi Pemerintahan. Salemba Empat. Jakarta.
Argi, Ridho. 2010. Analisis Belanja Daerah dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya di Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Tengah. Jurnal. Universitas Diponegoro.
Bastian, Indra. 2006. Sistem Akuntansi Sektor Publik. Salemba Empat. Jakarta
Darise, Nurlan. 2009. Pengelolaan Keuangan Daerah. Indeks. Jakarta Barat.
Erlina, Sri Mulyani, 2009. Metodologi Penelitian Bisnis, Untuk Akuntansi dan Manajemen, Cetakan Pertama, USU Press, Medan
Ghozali, Imam, Arifin Sabeni. 2007. Pokok-Pokok Akuntansi Pemerintahan. Edisi 4. BPFE. Yogyakarta.
Ghozali, Imam. 2005. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS. Universitas Diponegoro. Semarang.
Gorahe, Masinambow Engka. 2015. Jurnal. Analisis belanja daerah dan faktor-faktor yang mempengaruhinya di Provinsi Sulawesi Utara. Universitas Sam Ratulangi Manado.
Halim, Abdul. 2001. Auditing I (Dasar-Dasar Audit Laporan Keuangan). Edisi Kedua (revisi). Yogyakarta: UPP.AMP YKPN.
---------------------. 2009. Akuntansi Sektor Publik : Akuntansi Keuangan Daerah, Salemba Empat. Jakarta.
Harahap. Hafiz Abdillah. 2009. Pengaruh Dana Bagi Hasil Pajak dan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam terhadap Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di Sumatera Utara. Tesis Universitas Sumatera Utara. Medan.
Isdijoso, Brahmantio. Analisis Kebijakan Fiskal pada Era Otonomi Daerah (Studi Kasus : Sektor Pendidikan di Kota Surakarta), Kajian Ekonomi dan Keuangan Vol. 6 No. 1, 2002.
Kaho, J. Riwu. 2001. Prospek Otonomi Daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
Koswara, E. 2001. Otonomi Daerah Untuk Demokrasi dan Kemandirian Rakyat. Yayasan Pariba. Jakarta.
Kesit, Bambang Prakosa. 2003. Pajak dan Retribusi Daerah. UII Press. Yogyakarta.
Musgrave, Richard A. Peggy B. Musgrave. 2003. Keuangan Negara Dalam Teori dan Praktek. Erlangga. Jakarta.
Mamesah, D.J. 2005, Sistem Administrasi Keuangan Daerah. Gramedia. Jakarta.
Mardiasmo. 2000. Perpajakan, Andi Press, Yogyakarta.
. 2002. Otonomi Daerah dan Manajemen Keuangan Daerah. Andi, Yogyakarta.
Mudakir & Prakoso. 2013. Jurnal. Pengaruh PAD, DAU dan PDRB terhadap Belanja Daerah. Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro.
Panggabean, Hendri Edison H. 2009. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah di Kabupaten Toba Samosir. Tesis Universitas Sumatera Utara. Medan.
Redjo, Sumagio Ibnu. 2008. Keuangan Pusat dan Daerah. BKU Ilmu Pemerintahan Fakultas Ekonomi Pascasarjana Kerjasama Universitas Padjajaran. Bandung.
Sasana, Hadi. 2011. Analisis Determinan Belanja Daaerah di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat dalam Era Otonomi dan Desentralisasi Fiskal. Jurnal Bisnis dan EKonomi (JBE), Maret 2011, Hal. 46-58 ISSN: 1412-3126 Vol. 18, No. 1
Suparmoko. 2002. Ekonomika Publik Untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah. Andi. Yogyakarta.
Simanjuntak, Oloan. 2003. Hukum Pajak. Nomensen-Press. Medan.
Saragih, Juli Panglima. 2003. Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi. Penerbit Ghalia Indonesia. Jakarta.
Siahaan, Marihot P. 2005. Pajak dan Retribusi Daerah. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
Sugiyono. 2006. Statiska untuk Penelitian. Alfabeta. Bandung.
Sunyoto, Danang. 2013. Metodologi Penelitian Akuntansi. Refika Aditama. Bandung.
Tuasikal, Askam. 2008. Jurnal. Pengaruh DAU, DAK, PAD dan PDRB terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota di Indonesia. Universitas Pattimura Ambon.
Widyasari, Nurul. 2013. Naskah Publikasi. Pengaruh PAD, DBH, DAU dan DAK terhadap PDRB Provinsi Jawa Tengah. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta.
Wulandari, Yolanda. 2014. Artikel. Pengaruh Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Daerah pada kabupaten dan Kota di Indonesia. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
Yuwono, Sony dkk. 2005. Penganggaran Sektor Publik. Bayumedia Publishing. Surabaya.
Yani, Ahmad. 2002, 2008. Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
.........................., Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
.........................., Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
.........................., Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
.........................., Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
.........................., Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
DOI: https://doi.org/10.29264/jiem.v3i1.2352
Refbacks
- There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2019 Jurnal Ilmu Ekonomi Mulawarman (JIEM)
Editorial Address
Jurnal Ilmu Ekonomi Mulawarman (JIEM)
Faculty of Economics and Business, Mulawarman University
Jl. Tanah Grogot No.1 Samarinda Kalimantan Timur 75119
Email: jiem.feb@gmail.com