Email this article Pengaruh Jumlah Wajib Retribusi IMB Pendapatan Perkapita dan Jumlah Pengawas IMB terhadap Penerimaan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Kota Samarinda
Abstract
The purpose of this study was to determine the effect Payers IMB retributions, income of Per Capita, and supervisory of IMB Total Revenue Retribution in Samarinda by using a model of Multiple Linear Regression analysis tool used SPSS version 20. This study uses secondary data, from 2005-2014 Payers IMB Retribution , the data Per capita income. Number of Supervisors IMB The data obtained from Dinas Cipta Karya dan Tata Kota Samarinda (CIPTAKOT),Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (BPPTSP), Badan Pusat Statistik(BPS) and Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA). Samarinda City. From the results of this study note that partially that Retributions Payers IMBinfluence the IMB Retribution Revenue, income of Per Capita influence the IMB Retribution Revenue, Total Supervisory IMB does not affect the IMB Retribution Revenue.
Keywords: IMB Retributions
References
Anonim. 2000. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Otonomi Daerah.
Undang - Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Peraturan Daerah Kota Samarinda No. 15Tahun 2011Tentang Retribusi Perizininan Tertentu.
Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.
Asrullah, 2011. Analisis Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Penerimaan RetribusiIzin Mendirikan Bangunan (IMB) Di Kabupaten Sinjai.
Aris Budiman ,Kiswanto. 2013, Evaluasi Retribusi Izin Mendirikan Bangunan(IMB) .di Kabupaten Kuantan Singingi.
Bakri, Mohammad. 2013.Study Tentang Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Izin
Mendirikan Bangunan (IMB) Pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (BPPTSP) Kota Samarinda.
Badan Pusat Statistik. Samarinda Dalam Angka Tahun 2015 Berbagai Edisi: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur.
Badan Pusat Statistik. Statistik daerah kota samarinda Tahun 2015 Berbagai Edisi: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur.
Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu 2009-2014.
Dinas Cipta Karya dan Tata Kota 2005-2009.
Dinas Pendapatan Daerah 2005-2014.
Fatamorgana, Heru.2014.Analisis Pengawasan Dinas Tata Kota Kebersihan Pertamanan Pemakaman Tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Di
Kota Tanjungpinang Tahun 2013.
Ghozali, Imam. 2011. Aplikasi analisis Multivariate dengan program SPSS. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponogoro.
Irsan, 2003. Analisis factor-faktor yang mempengaruhi penerimaan retribusi IMB
dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Merauke.
Kuncoro, Mudrajad. 2004, Otonomi Pembangunan Daerah ; Reformasi, Perencanaan, Strategi, Dan Peluang. Jakarta : Penerbit Erlangga
Prasedyawati, Lintan Gupita. 2013 Analisis Penerimaan Pajak Reklame Di Kota Semarang Tahun 1990-2011
Sumanto. 2014. Statistik Terapan. Yogyakarta : Penerbit CAPS (Center Of Academiv Publishing Service.
Murib, Pidles. 2013.Pengaruh Pendapatan Perkapita, Jumlah Perusahaan Dan
Jumlah Penduduk Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Nabire Papua Tahun 2004-2013.
Nuraini, Chyntia. 2012.Peran Pengawasan Dalam Rangka Optimalisasi Pemungutan Retribusi IMB Di Wilayah DKI Jakarta.
Oktrivinesia, Yuliana.2014. Kinerja Uptd Pengawas Bangunan Dinas Cipta Karya Dan Tata Kota Samarinda DalamMelaksanakan Pengawasan Dan Penertiban Bangunan Di Kecamatan Samarinda Utara.
Regitra, Febri. 2014. Implemtasi Izin Mendirikan Bangunan Kos-kosan (Studi Kel.Gunung Kelua).
Saleng, Muhammad,2002. Analisis peranan pendapatanperkapitaterhadapbiaya pungut, pengawasan dan kepatuhan wajib retribusi terhadap penerimaan retribusi izin mendirikan bangunan di Kabupaten Maros.
Siburan, Kasman.(2010).Implementasi Pengawasan Pemerintah Kota Medan Terhadap Izin Mendirikan Bangunan.
SiahaanP, Marihot.2006.Pajak Daerah danRetribusi Daerah.Edisisatudandua, PT. Raja GrafindoPersada Jakarta.
Sukirno, Sadono.1985.Ekonomi Pembangunan,Falkultas UI dengan Bima Grafika, Jakarta.
Sukirno, Sadono.2006.Ekonomi Pembangunan Proses Masalah dan Kebijakan ,Edisi ke 2,Kencana Media Group, Jakarta.
Subandi, 2014, Ekonomi Pembangunan Cet ke3, Alfabeta, Bandung
Suparmoko, 2000, Keuangan Negara dalam Teori dan Praktek BPFE, Yogyakarta
Supriatna, Yahya, 1999, Sistem administrasi Pemerintah didaerah, Bumi Aksara , Jakarta.
Yani, Ahmad. 2002, Hubungan Keuagan Atara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta
DOI: https://doi.org/10.29264/jiem.v2i2.1127
Refbacks
- There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2018 Jurnal Ilmu Ekonomi Mulawarman (JIEM)
Editorial Address
Jurnal Ilmu Ekonomi Mulawarman (JIEM)
Faculty of Economics and Business, Mulawarman University
Jl. Tanah Grogot No.1 Samarinda Kalimantan Timur 75119
Email: jiem.feb@gmail.com