Pengaruh akuntabilitas publik dan transparansi publik terhadap mekanisme pengelolaan keuangan

Chintia Ayu Tamara, Yunus Tete Konde

Abstract


Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh akuntabilitas publik, transparansi publik, dan pengelolaan keuangan. Sampel penelitian ini adalah pejabat yang terkait dengan pengelolaan keuangan pada seluruh dinas Kota Balikpapan berjumlah 25 dinas, masing-masing dinas 3 orang pejabat pengelolaan keuangan sehingga berjumlah 75 orang. Data dalam penelitian ini adalah data primer. Data dikumpulkan dengan menggunakan kuesioner yang dibagikan langsung kepada responden lalu di analisis menggunakan SmartPLS. Hasil penelitian dan uji hipotesis menunjukkan bahwa secara simultan variabel akuntabilitas publik dan transparansi publik berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan keuangan.Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh akuntabilitas publik, transparansi publik, dan pengelolaan keuangan. Sampel penelitian ini adalah pejabat yang terkait dengan pengelolaan keuangan pada seluruh dinas Kota Balikpapan berjumlah 25 dinas, masing-masing dinas 3 orang pejabat pengelolaan keuangan sehingga berjumlah 75 orang. Data dalam penelitian ini adalah data primer. Data dikumpulkan dengan menggunakan kuesioner yang dibagikan langsung kepada responden lalu di analisis menggunakan SmartPLS. Hasil penelitian dan uji hipotesis menunjukkan bahwa secara simultan variabel akuntabilitas publik dan transparansi publik berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan keuangan.

Keywords


Akuntabilitas publik; transparansi publik; pengelolaan keuangan

Full Text:

PDF

References


Adiwirya, Firdiansyah, Muhammad, dan Sudana, Putu I. 2015. Akuntabilitas, Transparansi, dan Anggaran Berbasis Kinerja Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Denpasar. Tesis. Bali: Universitas Udayana.

Ajzen, I. 1991, The Theory of Planned Behavior, Organizational Behavior and Human Decision Process, Academic Press. Inc, University of Massachusetts.

Baruah, Arun Kumar. 2014. Traffic Control Problems using Graph Connectivity, Volume 86: 1-3, ISSN : 0975-8887

BPKP. 2007. Akuntabilitas Instansi Pemerintah. Pusdiklat Pengawasan BPKP. Edisi kelima.

Chabib, Soleh dan Rohmansyah, Heru. 2010. Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Bandung: Focus Media.

Cooper, Donald R. Dan Schindler.2006. Metode Riset Bisnis. Jakarta: PT. Media Global.

Dharmmesta, B.S. 1998. Theory of planned behaviour dalam penelitian sikap, niat dan perilaku konsumen. Kelola 18 (VII): 85-103.

Djaali dan Muljono. 2008. Pengukuran Dalam Bidang Pendidikan. Jakarta: PT.Grasindo.

Dwiyanto, Agus. 2005. Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Garini, Nadia. 2011. Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah (Pada Dinas di Kota Bandung). Bandung: Universitas Komputer Indonesia.

Hadyrianto, Pahala 2012. Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Terhadap Pengelolaan Anggaran di Universitas Bina Nusantara. Skripsi. Jakarta: Universitas Bina Nusantara.

Jogiyanto, dan Abdillah, Willy. 2009. Konsep & Aplikasi PLS (Partial Least Square) untuk penelitian empiris.Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.

Kerlinger, F.N. 2003. Asas-asas penelitian behaviour (3th ed). Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

Krina, Loina. 2003. Indikator dan Alat Ukur Prinsif Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi, Sekretariat Good Public Governance. Jakarta: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Kumorotomo, Wahyudi. 2005. Akuntabilitas birokrasi publik, sketsa pada masa transisi. Jogjakarta: Pustaka Pelajar.

Lembaga Administrasi Negara RI. 2000. Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Pengukuran Kinerja Instansi Pemerintah: Modul Sosialisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI.

Lex Donaldson and James H. Davis, Stewardship Theory or Agency Theory : CEO Governance and Shareholder Returns, Australian Journal of Management, Vol 16, page 49-64, 1 June 1991.

Mahmudi. 2010. Manajemen Kinerja Sektor Publik. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

Mardiasmo. 2002. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.

Mardiasmo. 2004. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.

Mardiasmo. 2009. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Podrug, N, 2011, “The StrategicRole Of Managerial Stewardship Behaviour For Achieving CorporateCitizenship”, Ekonomski Pregled.

Polidano, C., “Why Bureaucrats Can’t Always Do What Ministers Want: Multiple Accountabilities in Westminister Democracies.” Public Policy and Administration 13, No. 1, Spring 1998, p 38.

Rasul, Sjahruddin. 2002. Pengintegrasian Sistem Akuntabilitas Kinerja dan Anggaran dalam Perspektif UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara. Jakarta: Percetakan Negara RI.

Samarinda.bpk.go.id

Sedarmayanti. 2003. Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik) Dalam Rangka Otonomi Daerah. Bandung: Mandar Maju.

Siregar, Liper. 2011. Pengaruh Akuntabilitas Publik dan Pengawasan Terhadap Pengelolaan APBD dengan Standar Akuntansi Pemerintahan sebagai Variabel Moderating pada Pemerintah Kota Pematang Siantar. Tesis. Medan: Universitas Sumatera Utara.

Sugiyono. 2010. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif & RND. Bandung: Alfabeta

Sulistoni G. 2003. Fiqh Korupsi: Amanah Vs Kekuasaan. Nusa Tenggara Barat: SOMASI.

Sumarwan, Ujang. 2003. Perilaku Konsumen. Jakarta. Ghalia Indonesia.

Sumarwan, Ujang. 2004. Perilaku Konsumen Teori Dan Penerapannya Dalam Pemasaran. Bogor. Ghalia Indonesia

Suprapti. W. 2010. Perilaku Konsumen Pemahaman Dasar Dan Aplikasinya Dalam Strategi Pemasaran. Bali: Udayana University Press.

Supriatna, Tjahya. 2001. Akuntabilitas Publik. Jakarta: Bumi Aksara.

Syarifudin. 2005. Administrasi Pembiayaan Pendidikan. Bandung: CV. Pustaka Setia.

Tatag Wiranto. 2009. Akuntabilitas dan Transparansi Dalam Pelayanan Publik Jakarta: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Widodo, Joko. 2001. Good Governance. Surabaya: Insan Cendekia.




DOI: https://doi.org/10.29264/jiam.v1i1.181

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2017 Jurnal Ilmu Akuntansi Mulawarman (JIAM)

Crossref logo 

Editorial Address

Jurnal Ilmu Akuntansi Mulawarman (JIAM)
Faculty of Economics and Business, Mulawarman University
Jl. Tanah Grogot No.1 Samarinda Kalimantan Timur 75119
Email: jiam.feb@gmail.com