Pentingnya kinerja keuangan pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di indonesia

Khairudin Khairudin, Aminah Aminah, Appin Purisky Redaputri

Abstract


Penelitian ini bertujuan untuk memotret kinerja keuangan dan kesejahteran masyarakat pada pemerintah daerah di Indonesia serta membuktikan secara empiris pengaruh kinerja keuangan terhadap kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini dilakukan terhadap  pemerintah kabupaten/kota di Indonesia, dimana kinerja keuangan diukur dengan rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas keuangan daerah, rasio efisiensi keuangan daerah dan rasio pertumbuhan keuangan daerah sedangkan kesejahteraan masyarakat diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Pengujian dilakukan dengan menggunakan pengujian hipotesis. Hasil penelitian berdasarkan periode pengamatan menemukan bukti bahwa (1) kinerja keuangan dan kesejahteran masyarakat pada pemerintah daerah di Indonesia belum begitu baik; (2) kemandirian keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat; (3) efektivitas keuangan daerah berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat; (4) efisiensi keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat dan (5) pertumbuhan keuangan daerah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini telah mengkonfirmasi stakeholder theory, dimana sebagai sebuah organisasi pemerintah daerah telah memberi manfaat kepada para stakeholder diantaranya adalah berupa kesejahteraan bagi masyarakat meskipun belum sesuai dengan harapan.


Keywords


Kinerja keuangan; kesejahteraan masyarakat

References


Amalia, F.R. dan Purbadharmaja, Ida Bagus Putu. 2014. Pengaruh Kemandirian Keuangan Daerah dan Keserasian Alokasi Belanja Terhadap Indeks Pembangunan Manusia. E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana Vol. 3, No. 6

Badan Pusat Statistik Republik Indonesia. 2016. Indonesia Dalam Angka.

Christy, Fhino Andrea dan Adi, Priyo Hari. 2009. Hubungan Antara Dana Alokasi Umum, Belanja Modal dan Kualitas Pembangunan Manusia. The 3rd National Conference UKWMS, Surabaya.

Dewi, P.A.K dan Sutrisna, I Ketut. 2014. Pengaruh Kemandirian Keuangan Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Bali. E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana Vol. 4, No. 1.

Gamayuni, Rindu Rika, 2016. The Effect of Local Government Characteristics and the Examination Result of Indonesian Supreme Audit Institution on Economic Growth, with Financial Performance as Intervening Variable in District and City Government of Lampung Province. Research Journal of Finance and Accounting. Vol.7, No.18, 2016

Gousario, Freska dan Dharmastuti, Christiana Fara. 2015. Regional Financial Performance and Human Development Index Based on Study in 20 Counties/Citiesof Level I Region. Journal The Winners. Vol. 16 No. 2, September 2015.

Halim, Abdul. 2004. Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta. Salemba Empat.

Iskandar, Azwar dan Subekan, Achmat. 2014. Kinerja Keuangan Daerah dan Kesejahteraan Rakyat di Era Desentralisasi Fiskal : Studi Empiris Pada Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2012. Jurnal STAN Vol. I/XII/2014.

Khairudin dan Aminah. 2017. Analysis of Effectiveness of New Region Expansion in Lampung Province. Review of Integrative Business and Economics Research, Vol.6, Issue 3

Khusaini, Muhammad. 2006. Ekonomi Publik: Desentralisasi Fiskal dan Pembangunan Daerah, BPFE Universitas Brawijaya.

Lucky, Dihan. 2013. Analysis of The Effect of Regional Financial Performance to Economic Growth and Poverty Through Capital Expenditure. Journal of Economics and Sustainable Development. Vol.4, No.19, 2013

Simanjuntak, Timbul Hamonangan dan Mukhlis, Imam. 2015. Empirical Study about The Interaction Between Equalization Funds, Regional Financial and Human Development Index in Regional Economic. International Journal of Economics and Finance; Vol. 7, No. 1; 2015 ISSN 1916-971X E-ISSN 1916-9728.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

UNDP. 1990. Human Development Report 1990. New York : Oxford University Press.




DOI: https://doi.org/10.30872/jakt.v17i1.7336

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2020 Khairudin Khairudin, Aminah Aminah, Appin Purisky Redaputri


Crossref logo 

Editorial Address

Akuntabel: Jurnal Akuntansi dan Keuangan
Faculty of Economics and Business, Mulawarman University
Jl. Tanah Grogot No.1 Samarinda Kalimantan Timur 75119
Email: jakt.feb.unmul@gmail.com

StatCounter: Akuntabel: Jurnal Akuntansi dan Keuangan