Email this article Analisis ketimpangan wilayah provinsi banten
Abstract
Tulisan ini bertujuan menganalisa ketimpangan pendapatan Provinsi Banten yang merupakan daerah hasil pemekaran. Penulisan ini menggunakan data sekunder tahun 2010-2016 yang berasal dari publikasi BPS Provinsi Banten. Analisis ketimpangan pendapatan antar wilayah menggunakan tipologi Klassen, indeks Williamson, indeks entropi Theil. Penelitian ini menunjukkan bahwa dari 8 kabupaten/kota di Banten terdapat empat daerah relatif tertinggal (semua kabupaten), satu daerah maju (Kota Cilegon), satu daerah cepat maju dan tumbuh (Kota Tangerang) dan dua daerah berkembang cepat (Kota Serang dan Kota Tangerang Selatan). Ketimpangan pendapatan Provinsi Banten sangat tinggi dengan indeks Williamson 0,77 dan indeks Theil sebesar 12,34. Penelitian ini menyarankan Pemerintah daerah Provinsi Banten untuk memperhatikan sumber-sumber daya yang masing-masing berada di kabupaten/kota Banten dan meningkatkan SDM.
Keywords
Full Text:
PDF (Bahasa Indonesia)References
Bappenas. (2015). Seri analisis pembangunan wilayah Provinsi Banten 2015. Jakarta: Bappenas.
Bappenas dan UNDP. (2008). Studi Evaluasi Dampak Pemekaran Daerah 2001-2007.
Jakarta: Bappenas
BPS Provinsi Banten, (2016). Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Banten
Menurut Lapangan Usaha 2011-2015. Banten:BPS Provinsi Banten
BPS Provinsi Banten, (2016). Provinsi Banten Dalam Angka 2016.
Banten:BPS Provinsi Banten.
BPS Kabupaten Lebak, (2013). Kabupaten Lebak Dalam Angka 2013. Lebak: BPS
Kabupaten Lebak.
BPS Kabupaten Pandeglang, (2013). Kabupaten Pandeglang Dalam Angka 2013.
Lebak: BPS Kabupaten Pandeglang.
BPS Kota Cilegon, (2016). Statistik Industri Besar Sedang Kota Cilegon Tahun 2014.
Cilegon: BPS Kota Cilegon
Kuncoro, M (2004). Otonomi dan pembangunan daerah reformasi, perencanaan, strategi dan peluang. Jakarta: Erlangga.
Kuncoro, M (2013). Mudah memahami dan menganalisis indikator ekonomi. Yogyakarta: UPP STIM YKPN
Fadilah, D. R. (2013). Hukum administrasi negara, desentralisasi dan dekonsentrasi. Jakarta: UI.
Dhyatmika, K dan Atmanti, HD. (2013). Analisis ketimpangan pembangunan Provinsi Banten Pasca pemekaran. Diponegoro Journal of economics,.2 (2), 7.
Endarto. (2014). Evaluasi pemekaran daerah di era reformasi. Jurnal Lingkar Widyaiswara, 1(4), 65.
Ermalina, A. R. (2015). Tingkat ketimpangan dan desentralisasi fiskal Provinsi Banten. Jurnal Ilmiah Gema Ekonomi, 5 (2), 733.
Iswanto, D. (2015). Ketimpangan pendapatan antar kabupaten/kota dan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Timur. Jurnal Signifikan, 4(1), 64.
Muqoyyidin, A. W. (2013). Pemekaran wilayah dan otonomi daerah pasca reformasi di Indonesia: Konsep, Fakta Empiris dan rekomendasi ke Depan. Jurnal Konstitusi, 10 (2), 288.
Puji Wibowo, A. M. (2008). Mencermati dampak desentalisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Jurnal Keuangan Publik, 5 (1), Hal. 55-83.
Saputra, A. (2008). Pemekaran daerah dan implikasinya pada pembangunan. Jurnal Administrasi Publik,. 5, No.1, 81.
Saputra, B. (2013). Pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Jurnal Borneo Administrator, 108.
Sasana, H. (2009). Peran desentralisasi fiskal terhadap kinerja ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa tengah. Jurnal Ekonomi Pembangunan,. 10 (1), 120.
Suhartono. (2015). Ketimpangan dan pembangunan ekonomi kabupaten/kota di daerah hasil pemekaran: Studi kasus di Provinsi Namten dan Gorontalo. Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik, . 6 (1), 34.
Suryanto. (2016). Kebijakan pemekaran daerah dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Jurnal Analisis Kebijakan, 1(1), 31.
Umiyati, E. (2012). Analisis tipologi pertumbuhan ekonomi dan disparitas pendapatan dalam implementasi otonomi daerah di Provinsi Jambi. Jurnal Paradigma Ekonomika, 1(5), 21.
Yuliadi, I. (2012). Kesenjangan investasi dan evaluasi kebijakan pemekaran wilayah di Indonesia. Jurnal Ekonomi Pembangunan, 13 (2), 286.
Zahara, A. (2015). Analisis disparitas pendapatan dan pola pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh Periode 2002-2012. Jurnal Akuntansi dan Pembangunan, 147.
Kemendagri. (2011). Laporan Hasil Evaluasi Daerah Otonom Hasil Pemekaran (EDOHP) 2011. Jakarta: Kemendagri.
Amir, H. (2013). Ketimpangan antar wilayah melebar atau merapat? Dipetik 11 April 2017, dari http://kangamir.blogspot.co.id/2013/05/ketimpangan-antar-wilayah-melebar-atau.html.
Setyobudi, A. (2011). Kesenjangan yang masih membelit. Dipetik 21 Juni 2017, dari http://www.kompas.com
Google, (2017). Beberapa perusahaan yang berlokasi di Cilegon. Dipetik 18 Juni
, dari http://www.google.com/maps
DOI: https://doi.org/10.30872/jakt.v16i1.5385
Refbacks
- There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2019 Mohammad Irkham
Editorial Address
Akuntabel: Jurnal Akuntansi dan Keuangan
Faculty of Economics and Business, Mulawarman University
Jl. Tanah Grogot No.1 Samarinda Kalimantan Timur 75119
Email: jakt.feb.unmul@gmail.com
StatCounter: Akuntabel: Jurnal Akuntansi dan Keuangan