Penerapan azas pengelolaan keuangan desa: “tinjauan permendagri nomor 113 tahun 2014” wilayah wonogiri jawa tengah
DOI:
https://doi.org/10.30872/jkin.v16i1.4599Keywords:
Azas pengelolaan keuangan, traingulasi data, konflik internalAbstract
Pengelolaan keuangan desa menjadi hal penting dalam mendukung keberhasilan kebijakan UU Desa. Pengelolaan dana secara transparan, akuntabel, partispatif, tertib dan disiplin ditekankan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan pertanggungjawaban sehingga dapat mencapai tujuan dalam pembangunan dan pemberdayaan desa menjadi maju dan mandiri. Penelitian ini secara kualitatif menggunakan traingulasi data untuk mengkaji penerapan asas pengelolaan keuangan sessuai dengan Permendagri No.113 tahun 2014, dengan informan kades dan perangkat desa yang ada di 15 Desa Kecamatan Jatisrono, Wonogiri. Hasil penelitian menujukkan bahwa penerapan asas pengelolaan keuangan telah dilaksankan oleh Kades dan perangkat Desa di Kecamatan Jatisrono, namun masih terdapat kendala karena keterbatasan SDM juga kompetensinya, pemahamn terhadap aturan yang sering berubah-ubah, adanya konflik internal, dan juga sarana teknologi informasi dan juga penguasaan IT.
References
Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah, BPKP (2015), Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa
Gamaliel, dkk. (2017). Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014. Jurnal Emba, 5(113), 1020–1030.
Gayatri, Latrini, W. (2009). Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana. Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan, 10(2), 175–182.
Hartanti, N. (2018). Transparency , Accountability And Responsibility In An Indonesia Village Financial Management. Public Policy And Adminsitration Research, 8(3), 71–77.
Jannah, R., Handajani, L., & Firmansyah, M. (2018). The Influence Of Human Resources , Use Of Information Technology And Public Participation To The Transparancy And Accountability Of Village Financial Management. International Journal Of Scientific Research And Management, 6(5), 373–385. Https://Doi.Org/10.18535/Ijsrm/V6i5.Em03
Karmawan, Y. And. (2018). Mp R A. Integrated Journal Of Business And Economics, 19 Februar(84686), 1–11. Retrieved From Https://Mpra.Ub.Uni-Muenchen.De/84686/
Kazimoto, P. (2013). Assessment Of Villages Financial Management Challenges And Development Strategies In Tanzania , Arumeru District. International Journal Of Research In Social Sciences, 3(2), 112–118.
Khusniyatun, S. (2017). The Determinant Of Financial Management Accountability Of The Village ( A Study On Village Government In The Area Of Kebumen District ). Accounting Analysis Journal, 6(19), 10–18.
Widarnawati, B. W. (2018). Factors Affecting Of Village Financial Management And Its Implications For Stakeholders Trust ( Study On Villages In Central Lombok , Indonesia ). International Journal Of Economics, Commerce And Management, Vi(3), 534–548.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Lampiran II.01 KK – 10
Peraturan pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
Puji Agus (2015), Pengelolaan Keuangan Desa: Sistem dan Prosedur Pertanggungjawaban Keuangan Desa. www.bpkp.depkeu.go.id
Permendagri No.113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
Dody Setiadi (2015) Pedoman Asistensi Akuntansi Keuangan Desa, IAI-KASP
Sugiyono (2009), Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R and D, Bandung: Alfabeta
Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
Undang-Undang No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat Daerah.
UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa
www.bpkp.go.id
www.bi.go.id/id/ruang-media/info-terbaru/Pages/BI-Dukung-Implementasi-Desa-Digital
