Analisis efektivitas dan efisiensi pajak daerah serta retribusi daerah dan kotribusinya terhadap pendapatan asli daerah
Abstract
Dalam pembangunan ekonomi, instrument fiskal merupakan bagian penting untuk menentukan sejauh mana kebijakan anggaran dapat terselanggaran sesuai dengan semangat otonomi daerah. Dari alasan tersebut, berdasarkan kewenangannya, masing-masing daerah mempunyai kewenangan dan cara sendiri untuk menghimpun penerimaan daerah, sehingga pembelajaan daerah dapat menentukan program-program pemerintah. Tujuan dari studi ini untuk mengetahui seberapa besar tingkat efektivitas, efisiensi, dan kontribusi dari pajak daerah dan retribusi daerah di Provinsi Kalimantan Timur selama 2013-2019. Untuk mempermudah penyajiannya, peneliti menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data kurun waktu. Adapun tiga model analisis (rasio efektivitas, rasio efisiensi, dan rasio kontribusi) dalam menjawab tujuan tersebut. Penemuan empiris menghasilkan beberapa pencapaian yang menyiratkan bahwa pajak daerah tergolong sangat efektif dan sangat efisien. Disatu sisi, retribusi daerah hasilnya adalah juga sangat efektif terhadap target yang ditentukan, namun kurang efisien karena biaya pemungutan retribusi daerah yang sangat besar. Adapun terhadap pendapatan asli daerah, rasio kontribusi pajak daerah sangat baik dan hasil yang kontras justru ditunjukkan oleh retribusi daerah melalui pencapaian yang sangat kurang. Diharapkan, hasil studi dapat memberikan kontribusi dan kebaruan dalam lingkup kebijkan fiskal untuk Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
Keywords
Full Text:
PDF (Bahasa Indonesia)References
Achir, A. (1990). Pengawasan Keuangan Negara. Jakarta: Rajawali Pers.
Anonim. (2000). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom. Jakarta.
Anonim. (2000). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2000 tentang Keuangan Daerah. Jakarta.
Anonim. (2003). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Jakarta.
Anonim. (2004). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Jakarta.
Anonim. (2004). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Jakarta.
Anonim. (2005). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Keuangan Daerah. Jakarta.
Anonim. (2014). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Jakarta.
Anonim. (2014). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Jakarta.
Ardila, I., & Putri, A. A. (2015). Analisis Kinerja Keuangan dengan Pendekatan Value for Money pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi. Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis, 15(1), 78-85.
Arikunto, S. (2012). Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta: Rineka Cipta.
Auerbach, A. J. (1994). The U.S. Fiscal Problem Where We Are, How We Got Here, and Where We’re Going. In Stanley Fischer and Julio Rotemberg, eds. NBER Macroeconomics Annual. Cambridge, Mass: National Bureau of Economic Research
Auerbach, A. J., William, G. G., Peter R. O., & Samara, P. (2003). Budget Blues: The Fiscal Outlook and Options for Reform. In Henry A., James, L., and Pietro, N, eds., Agenda forthe Nation. Washington: Brookings Institution.
Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur. (2020). Realisasi Penerimaan dan Belanja Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Tahun Anggaran 2013-2019. Samarinda: Sekar Mulya.
Bastian, I. (2001). Akuntansi Sektor Publik di Indonesia. Edisi Pertama. Yogyakarta: BPFE.
Bird, R., & Vaillancourt, F. (1998). Fiscal Decentralization in Developing Countries: Overview (Eds). Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
Careaga, M., & Weingast, B. R. (2003). Fiscal Federalism, Good Governance, and Economic Growth in Mexico. Princeton, NJ: Princeton University Press.
Dirasmi, S., & Soleh, A. (2016). Analisis Efektivitas dan Efisiensi Penerimaan Retribusi Daerah pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah. Baabu Al-Ilmi, 1(2), 1-18.
Drucker, P. (2000). Inovation. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
Ebel, R. (2000). The Economic of Fiscal Decentralization. Paper. Washington DC: The World Bank.
Halim, A. (2012). Akuntansi Keuangan Daerah, Edisi 4. Jakarta: Salemba Empat.
Halim, A., & Kusufi, M. S. (2013). Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi. Keuangan Daerah. Jakarta: Salemba Empat.
Handoko, T. H. (2003). Pengantar Manajemen. Yogyakarta: BPFE
Haruman, T. (2010). Penyusunan Anggaran Perusahaan. Yogyakarta: Graha Ilmu.
Josef. R. K. (1997). Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia: Identifikasi Beberapa Faktor yang Mempengaruhi Penyelenggaraannya. Jakarta: CV Rajawali.
Kasim, M. (1994). Analisis Kebijakan Negara. Jakarta: Erlangga.
Khalikussabir. (2018). Analisis Kinerja Keuangan berdasarkan Value for Money (Studi Kasus Pada Dinas PU Pengairan, PU Binamarga & PU Cipta KaryaKabupaten Probolinggo). Jurnal Riset Manajemen, 3(4), 1-22.
Kumorotomo, W. (2008). Fiscal Decentralization: Politics and Policy Changes 1974 2004. Jakarta: Prenanda Kencana.
Kuncoro, M. (2013). Mudah Memahami dan Menganalisis Indikator Ekonomi. Yogyakarta: UPP STIM YKPN,
Liando, H. S., Saerang, D. P. E., Elim, I. (2014). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe Menggunakan Metode Value for Money. Jurnal EMBA, 2(3), 1686-1694.
Mahmudi. (2005). Manajemen Kinerja Sektor Publik. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
Mahmudi. (2007). Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
Mahmudi. (2011). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: UII Press.
Mahsun, M. (2006). Pengukuran Kinerja Sektor Publik. Cetakan Pertama. Yogyakarta: BPFE.
Mahsun, M., Sulistyowati, F., & Purwanugraha, H. A. (2011). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: BPFE.
Mardiasmo. (2002). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Penerbit Andi.
Mardiasmo. (2009). Perpajakan. Edisi Revisi. Yogyakarta: Andi.
Mardiasmo. (2011). Perpajakan Edisi Revisi 2011. Yogyakarta: Andi.
Mulyadi. (2010). Sistem Akuntansi. Jakarta: Salemba Empat.
Musgrave, R. (1959). Theory of Public Finance. New York: McGraw Hill Book.
Nafarin, M. (2012). Penganggaran Perusahaan. Jakarta: Salemba Empat.
Nawawi, H. (2000). Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Bisnis yang Kompetitif. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
Pancanugraha, I. (2017). Analisis Pengukuran Kinerja dengan Pendekatan Value for Money pada Kantor Kementrian Agama Kabupaten Poso Tahun 2013-2014. Jurnal Katalogis, 5(6), 20-27.
Patton, Q. M. (1987). How to use qualitative methods in evaluation. Newsbury Park, London, New Dehli: Sage Publications.
Pasolong, H. (2012). Teori Administrasi Publik. Yogyakarta: CV Alfabeta.
Prasetyo, C., & Benedicta, J. (2004). Perancangan Strategy Map. Jakarta: Gramedia. Pustaka.
Puspitasari, E. R., & Rohman, A. (2014). Analisis Efektivitas, Efisiensi, dan Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan PAD Kabupaten Blora Tahun 2009-2013. Diponegoro Journal of Accounting, 3(4), 1-15.
Robbins, S., & Coulter, M. (2007). Manajemen. Edisi Kedelapan. Jakarta: Indeks.
Sawir, A. (2005). Analisis Kinerja Keuangan dan Perencanaan Keuangan. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
Sucanti, N. W., Kurniawan, P. S., & Purnamawati, I. G. (2017). Studi Analisis Efektivitas, Efisiensi dan Kontribusi Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD): Studi Kasus di Pemerintah Kabupaten Gianyar). E-journal Universitas Pendidikan Ganesha, 8(2), 1-11.
Singh, N., & Srinivasan, T. N. (2006). Federalism and Economic Development in India: An Assessment. Department of Economics, University of California, Santa Cruz. SRRN, November 6, 2006. Diakses melalui http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.950309.
Sugiyono. (2012). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: CV Alfabeta.
Sugiyono. (2013). Metode Penelitian KOMBINASI (Mixed Methods). Bandung: CV Alfabeta.
Suparmoko, M. (2000). Keuangan Negara: Teori dan Praktek. Yogyakarta: BPFE.
Suparmoko, M. (2006). Ekonomi Publik Untuk Keuangan Dan Pembangunan Daerah. Yogyakarta: Andi.
Suradinata, E. (1993). Kebijakan, Keputusan dan Kebijaksanaan. Bandung: Mandar Maju.
Taras, T., & Artini, L. G. (2017). Analisis Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam Upaya Pelaksanaan Otonomi Daerah di Kabupaten Badung Bali. E-Jurnal Manajemen Unud, 6(5), 2360-2387.
Wajong, J. (1975). Asas dan Tujuan Pemerintahan Daerah. Jakarta: Djambatan.
Waluyo. (2007). Perpajakan Indonesia. Jakarta: Salemba Empat.
Weingast, B. R. (2009). Second Generation Fiscal Federalism: The Implications of Fiscal Incentives, Journal of Urban Economics, 65(3), 279 93.
Wibisono, D. (2006). Manajemen Kinerja: Konsep Desain dan Teknik Meningkatkan. Daya Saing Perusahaan. Jakarta: Erlangga.
Wibowo. (2013). Manajemen Kinerja. Jakarta: Rajawali Pers.
Wijaya, A., Roy, J., & Darma, D. C. (2019). Why Fiscal Dynamics Occur in Samarinda City ?. Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan, 11(2), 158-176.
Yani, A. (2002). Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah Di Indonesia. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Zainuddin, Z. (2016). Efektifitas, Efisiensi dan Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Maluku Utara. Jurnal Ilmu Ekonomi & Sosial, 7(2), 156-178.
DOI: https://doi.org/10.30872/jkin.v19i1.10789
Refbacks
- There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2022 Hariyadi Yakub, Adi Wijaya, Aji Sofyan Effendi
Editorial Address
Kinerja: Jurnal Ekonomi dan Manajemen
Faculty of Economics and Business, Mulawarman University
Jl. Tanah Grogot No.1 Samarinda Kalimantan Timur 75119
Email: jkin.feb.unmul@gmail.com
StatCounter: Kinerja