Analisis pengelolaan keuangan sektor publik pada APB kampung wanapariq kecamatan longhubung kabupaten mahakam ulu

Novita Patriani, Cornelius Rantelangi, Abdul Gafur

Abstract


Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengelolaan keuangan kampung wanapariq kecamatan long hubung kabupaten mahakam ulu. Penelitian ini termaksud penelitian deskriptif. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan metode kualitatif. Alat analisi yang digunakan adalah permendagri 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pengelolaan keuangan kampung wanapariq belum sesuai dengan permendagri 113 tahun 2014, (SPP), pernyataan pertanggungjawaban belanja dan laporan kekayaan milik kampung tidak sesuai dan masih mengalami keterlambatan saat pelaporan ke dinas pemberdayaan masyarakt kampung.


Keywords


Perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban

References


Afiah.(2010). Akuntansi Pemerintahan (Implementasi Keuangan Daerah). Kencana Prenada Media Group. Jakarta.

Baridwan, Zaki. (2010). Intermediate Accounting. BPFE. Yogyakarta.

Bastian, Indra. (2010). Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar. PT Gelora Aksara Pratama. Jakarta

Defitri. (2017). Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah .Jurnal Benefita 3 (1) Februari 2018 (64-75). doi: 10.22216/jbe.v2i3.2376. Di akses tanggal 30 April 2019.

Hartati, Yenni. 2012. Analisa Pengungkapan Laporan Keuangan Opini Wajar Tanpa Pengecualian. http://pasca.unand.ac.id.

Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kamus Offline.

Mardiasmo. 2012. Akuntansi Sektor Publik. Penerbit Andi Offset. Yogyakarta.

Perbup Mahakam Ulu Nomor 6 tahun 2018.

Pedoman Asistensi Akuntansi Keuangan Desa tahun 2015. Ikatan Akuntan Indonesia. www.keuangandesa.com. Di akses tanggal 2 Mei 2019.

Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Azas Pengelolaan Keuangan Desa. www.jdih.setjen. kemendagri.go.id. Di akses tanggal 27 Januari 2019.

Permendagri No. 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Keuangan Daerah. http://hukum.unsrat.ac.id/men/mendagri_59_2007.pdf. Di akses tanggal 1 Mei 2019.

PP No. 43 tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Desa. www.bkn.go.id. Di akses tanggal 28 Januari 2019.

PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. www.djpk.depkeu.go.id. Di akses tanggal 27 April 2019.

PP No. 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Komite Standar Akuntansi Pemerintahan.

Prasetyawati.(2016). Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Mengawasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Jurnal Keadilan Progresif Vol 7 No. 1 ISSN 2087 - 2089. http://jurnal.ubl.ac.id/index.php/KP/article/download/ 645/614. Di akses tanggal 20 Februari 2019.

Mujiyanto.(2016). Analisis Resistansi Pengguna Dalam Implementasi Sistem Informasi Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintah Kota Bandar Lampung). http://digilib.unila.ac.id. Di akses tanggal 2 Mei 2019.

Mursyidi.(2013). Akuntansi Pemerintah di Indonesia. PT. Refika Aditama. Bandung

Riyanti, Umi. (2011). Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Pada Dinas Bina Margadan Sumber Daya Air Kabupaten Pelalawan. http://repository.uin-suska.ac.id/914/4. Di akses tanggal 28 April 2019.

Sucipto, Toto. (2014). Siklus Akuntansi. Ghalia Indonesia. Jakarta.

UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.www.dpr.go.id. Di akses tanggal 9 Februari 2019.

Virgie, K.A, Delawillia dan Supranoto. (2013). Implementasi kebijakan pemanfaatan alokasi dana desa. Jurnal Ilmu Administrasi Negara, Volume 12 Nomor 2, Januari 2013 hal 94-103.

Wandari I Desak, Sujana Edy, Putra I Made Pradana Adi. (2015). pengaruh akuntabilitas, transparasi, ketetapan waktu dan pengawasaninternal terhadap kinerja anggaran berkonsep value for money pada instansi pemerintah di buleleng, Jurnal Ilmu Administrasi Negara.




DOI: http://dx.doi.org/10.29264/jiam.v6i2.8203

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2021 Jurnal Ilmu Akuntansi Mulawarman (JIAM)