Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Jembayan Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara

Purba Debby Arimanondang, Agus Iwan Kesuma, Indra Suyoto Kurniawan

Abstract


Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana prinsip. Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Jembayan dalam pengelolaan APBDes. Prngumpulan data dilakukan dengan  metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Alat analisis yang digunakan adalah dengan indikator dari setiap tahapan pengelolaan APBDes berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Jembayan masih belum terbuka kepada masyarakat terkait informasi keuangan desa atau belum transparan    kepada masyarakat terkait pengelolaan APBDes. Akuntabilitas pengelolaan APBDes oleh Pemerintah Desa Jembayan sudah dijalankan dengan baik sesui dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.


Keywords


Transparansi; Akuntabilitas; APBDes

Full Text:

PDF

References


Adisasmita, Rahardjo. 2011. Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah

Graha Ilmu. Yogyakarta.

Anwar, Misbahul dan Bambang Jatmiko. 2014. Kontribusi Dan Peran Pengelolaan

Keuangan Desa Untuk Mewujudkan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Yang Transparan Dan Akuntabel (Survey Pada Perangkat Desa Di

Kecamatan Ngaglik, Sleman, Yogyakarta), Jurnal Ekonomi 11. November.

Chaya, Abula. 2015. Asas Pengelolaan Keuangan Desa. https://www.keuangandesa.info/2015/12/asas-pengelolaan-keuangan-desa.html

diakses tanggal 2 Maret 2018.

Cimahi, BDK. 2015. Penglolaan Keuangan Desa: Sistem dan Prosedur

http://www.bppk.kemenkeu.go.id/id/publikasi/artikel/147-artikel-anggaran-dan-perbendaharaan/20477-pengelolaan-keuangan-desa-sistem-dan-prosedur-pertanggungjawaban-keuangan-desa, diakses tanggal 28 Februari

Fitriati. 2015. “Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan

dan Belanja Desa (APBDesa) di Desa Tempel Kecamatan Krian- Sidoarjoâ€

[skripsi]. Surabaya (ID): Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.

Hamid, Alfian. 2016. “Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan

Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Pencapaian Good Governance (Studi Empiris Di Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa)†[skripsi]. Makassar

(ID): Universitas Islam Npegeri Alauddin Makassar.

Hariyati. 2016. “Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Serta Pengawasan

Terhadap Kinerja pada Badan Penanaman Modal Daerah (BPMD) Kota Samarinda†[skripsi]. Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi UNMUL.

Samarinda.

Herdiansyah. 2010. Metode Penelitian.

http://digilib.unila.ac.id/7213/113/BAB%20III.pdf, diakses tanggal 25 Maret 2018.

Herlianto, Didit. 2017. Manajemen Keuangan Desa, Cetakan Pertama. Gosyen

Publishing. Yogyakarta.

Mahmudi. 2011. Akuntansi Sektor Publik. UII Pres. Yogyakarta.

Mardiasmo. 2010. Akuntansi Sektor Publik. CV. ANDI OFFSET. Yogyakarta.

Mas’ud, Arifuddin dkk. 2017. Persepsi Pengelola Keuangan Desa Dalam

Mewujudkan Transparansi Dan Akuntabilitas Keuangan Desa Di Kecamatan

Mawasangka Kabupaten Buton Tengah, Jurnal Akuntansi dan Keuangan II (2) Oktober: 2088-4656.

Nasirah. 2016. Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi pada Desa Mulyoagung Kecamatan Dau). Jurusan Akuntansi.

Universitas Muhammadiyah Malang.

Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 35 Tahun 2015. Tentang Pedoman

Penglolaan Keuangan Untuk Pemerintahan Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014

Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Peraturan Menteri Nomor 5 Tahun 2015. Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014. Tentang

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang

Desa.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005. Tentang Desa

Praptoyo, Sugeng. 2015. Akuntabilitas Dan Transparansi Pertanggungjawaban

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), Jurnal Ilmu & Riset

Akuntansi 4 (8).

Sanjaya, Ade. 2016. Pengertian Good Governance Definisi Prinsp Menurut Para

Ahli.http://www.landasanteori.com/2015/10/pengertian-good-governance-

definisi.html, diakses tanggal 20 Februari 2018.

Soleh, Chabib dan Heru Rochmansjah. 2015. Pengelolaan Keuangan Desa, Edisi

Revisi. Fokusmedia. Bandung

Sugiyono. 2009. Adapun Pengertian Dari Metode Deskriptif Analitis Menurut

Sugiyono. https://id.scribd.com/doc/306349047/Adapun-Pengertian-Dari-Metode-Deskriptif-Analitis-Menurut-Sugiono, diakses tanggal 25 Maret 2018.

.2012.MetodeKualitatif. http://mihsanahmad0.blogspot.co.id/2014/10/metode-kualitatif.html, diakses

tanggal 25 Maret 2018.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Tentang Desa.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003. Tentang Keuangan Negara.

Usman dan Akbar. 2009. BAB III Metode Penelitian.

http://digilib.unila.ac.id/330/8/BAB%20III.pdf, diakses pada tanggal 30 Maret




DOI: https://doi.org/10.30872/jiam.v7i3.8031

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2023 Jurnal Ilmu Akuntansi Mulawarman (JIAM)

Crossref logo 

Editorial Address

Jurnal Ilmu Akuntansi Mulawarman (JIAM)
Faculty of Economics and Business, Mulawarman University
Jl. Tanah Grogot No.1 Samarinda Kalimantan Timur 75119
Email: jiam.feb@gmail.com