Analisis akuntansi belanja pada satuan kerja perangkat daerah di kabupaten kutai kartanegara

Rika Parispri, Rusdiah Iskandar, Dwi Risma Deviyanti

Abstract


Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membandingkan pencatatan dan pelaporan belanja dengan PP No. 71 tahun 2010 dan Peraturan Menteri dalam Negeri No. 64 tahun 2013. Alat analisis data yang digunakan adalah Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 64 tahun 2013. Data yang digunakan adalah data sekunder yang berupa Laporan Keuangan tahun 2018, Dokumen Pengguna Anggaran dan Buku Kas Umum per 30 Juni 2019. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara telah melakukan pencatatan dan pelaporan belanja yang sesuai dengan Permendagri No. 64 Tahun 2013 sejak 2018. Namun, masih terdapat nama-nama akun yang tidak sesuai dengan yang telah di cantumkan di Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 64 tahun 2013 dengan laporan keuangan yang ada. Lalu, terdapat pula masalah yaitu masih belum dibuatnya Laporan Keuangan per 30 Juni 2019, yang dimananya sudah harus dibuat oleh setiap SKPD.

Keywords


Akuntansi belanja; standar akuntansi pemerintahan

References


Afiah, Nunuy Nur. 2009. Akuntansi Pemerintah: Implementasi Akuntansi Keuangan Daerah. Kencana, Jakarta.

Bastian, Indra. 2007. Sistem Akuntansi Sektor Publik. Salemba Empat, Jakarta.

Halim, Abdul. 2007. Akuntansi Keuangan Daerah. Salemba Empat, Jakarta.

Halim, Abdul, dan Muhammad Syam Kusufi. 2013. Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah. Edisi Empat. Salemba Empat, Jakarta.

Hery, 2013. Akuntansi Perusahaan Jasa Dan Dagang. ALFABETA, Bandung.

Kartikahadi, Hans, dkk. 2016. Akuntansi Keuangan Berdasarkan SAK Berbasis IFRS Buku I. Edisi Dua. Ikatan Akuntan Indonesia, Jakarta.

Kieso, Donald E, dkk. 2011. Akuntansi Intermediate. Erlangga, Jakarta.

Kementerian Dalam Negeri. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006. Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Kementerian Dalam Negeri. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual.

Komite Standar Akuntansi Pemerintahan. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual.

Mahmudi. 2011. Akuntansi Sektor Publik. UII Press, Yogyakarta.

Mardiasmo. 2009. Akuntansi Sektor Publik. CV. Andi Offset, Yogyakarta.

Tanjung, Abdul Hafiz. 2009. Akuntansi Pemerintah Daerah: Konsep Dan Aplikasi Sesuai Standar Akuntansi Pemerintah. ALFABETA, Bandung.




DOI: http://dx.doi.org/10.29264/jiam.v6i4.6853

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2021 Jurnal Ilmu Akuntansi Mulawarman (JIAM)

 
Jurnal Ilmu Akuntansi Mulawarman (JIAM) is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License