Analisis Belanja Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Provinsi Kalimantan Timur

Sri Utari Kristin, Dwi Risma Deviyanti, Yunita Fitria

Abstract


Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja belanja pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2017. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi dan wawancara. Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan data-data laporan realisasi anggaran belanja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Provinsi Kalimantan Timur dan laporan lainnya sebagai pendukung penelitian seperti gambaran umum instansi, struktur organisasi, dan lain-lain. Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi dan konfirmasi atas isi dari laporan realisasi anggaran Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Provinsi Kalimantan Timur. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis pertumbuhan belanja, rasio keserasian belanja dan rasio efisiensi belanja. Berdasarkan analisis yang dilakukan pertumbuhan belanja tahun 2016 dan tahun 2017 mengalami pertumbuhan negatif. Pertumbuhan belanja yang negatif ini disebabkan karena adanya pengurangan anggaran yang diberikan oleh pemerintah sehingga pertumbuhan belanja negatif tersebut seimbang dengan penurunan terhadap anggaran yang diberikan. Hasil analisis keserasian belanja menunjukkan bahwa porsi belanja operasi lebih besar dibandingkan dengan belanja modal. Hal ini masuk dalam kategori serasi atau wajar karena belanja operasi merupakan belanja yang berhubungan langsung dengan program dan kegiatan. Hasil analisis efisiensi belanja menunjukkan bahwa pada tahun 2016 sampai dengan 2017 persentase belanja masih dianggap cukup efisien.


Keywords


Belanja, Keserasian Belanja, Efisiensi Belanja

References


Afiah, Nunuy Nur. 2009. Akuntansi Pemerintahan, Implementasi Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah. Kencana. Jakarta

Akbar, Bahrullaah, 2013. Akuntansi Pemerintahan. Bumi Metro Jaya, Jakarta.

Akhmad. 2019. Manajemen Keuangan Daerah Dalam Era Otonomi Daerah. Azkiya Publishing. Yogyakarta

Djanegara, Moermahadi. 2017. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Teori, Praktik, dan Permasalahan. Kesatuan Press. Bogor

Halim, Abdul. 2008. AkuntansiSektorPublik, AkuntansiKeuangan Daerah Edisi 3, SalembaEmpat, Jakarta.

Khusaini, Moh. 2018. Keuangan Daerah. UB Press. Malang

Mahmudi, 2010. Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, Yogyakarta.

Mursyidi, 2013.AkuntansiPemerintahan di Indonesia. RefikaAditama, Bandung.

Nordiawan, Deddi, dkk. 2008. Akuntansi Pemerintahan. Salemba Empat. Jakarta

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006, Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). 2010. Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI)

Sudaryo, Yoyo, dkk. 2017. Keuangan di Era Otonomi Daerah. Andi. Yogyakarta

Suwanda, Dadang. 2014. Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual Berpedoman Pada SAP. PT. Remaja Rosdakarya. Bandung

Triharta, A.B. 2013. Sistem Akuntansi Pemerintahan Basis Akrual Dengan Entri Berpasangan. Graha Ilmu. Yogyakarta




DOI: https://doi.org/10.29264/jiam.v5i3.5884

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2021 Jurnal Ilmu Akuntansi Mulawarman (JIAM)


Crossref logo 

Editorial Address

Jurnal Ilmu Akuntansi Mulawarman (JIAM)
Faculty of Economics and Business, Mulawarman University
Jl. Tanah Grogot No.1 Samarinda Kalimantan Timur 75119
Email: jiam.feb@gmail.com