Analisis efektivitas dan proyeksi pendapatan asli daerah (pad) di provinsi kalimantan timur

Grhas Widhyam Wisnu Gupta, Rusdiah Iskandar, Nurita Affan

Abstract


Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas Pendapatan Asli Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan untuk mengetahui Proyeksi Pendapatan Asli Daerah yang akan datang. Jenis sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kuantitatif yang bersumber pada data primer yang berasal dari penelitian langsung di lapangan. Pada penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data yaitu penelitian lapangan yang berorientasi pada wawancara dan observasi serta penelitian kepustakaan. Rincian data yang diperlukan berupa gambaran umum Provinsi Kalimantan Timur serta Laporan Realisasi Penerimaan Tahun 2013-2017 dan Semester 1 Tahun 2018 yang bersumber dari Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur. Berdasarkan dari hasil penelitian dapat diketahui sebagai berikut 1. Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur dalam Penerimaan PAD semester 1 tahun 2018 dapat dikatakan efektif. Hal ini terlihat dari besaran target penerimaan yang berada > 50% seperti pajak daerah yaitu sebesar 61,48%, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar 81,19%, dan PAD sebesar 59,50%. Sedangkan untuk Retribusi Daerah yaitu sebesar 32,59%, dan Lain-lain PAD yang Sah sebesar 44,77%. 2. Penerimaan PAD yang diproyeksikan untuk tahun 2018 dengan metode Least Square adalah sebesar 3 Triliun Rupiah, dari jumlah tersebut dapat dijadikan sebagai motivasi pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk mengoptimalkan penerimaan PAD yang masih tersisa.


Keywords


PAD; Proyeksi; Efektivitas

References


Abimanyu. 2005. Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Prediksi Belanja Daerah.

Alhmad Yani, 2002, Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Bastian, Indra. 2010. Sistem Akuntansi Sektor Publik. Edisi 3. Penerbit: Salemba Empat:Jakarta

Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur. Profil Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur

Elmi, Bachrul. 2002. Keuangan Pemerintah Daerah Otonomi di Indonesia. Jakarta: Universitas Indonesia (UI Press)

Hamrolie Harun, 2003. Menghitung Potensi Pajak dan Retribusi Daerah, BPFE UGM, Yogyakarta.

Hamdani. 2014. Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Pemerintah Daerah.

Halim. 2001. Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.

Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 29 Tahun 2002 tentang Pedoman, Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan APBD, Pelaksana Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD.

Indonesia Tax Review. 2007:17. Undang-undang Pajak dan Retribusi Daerah

Khusaini, Mohammad. 2006. Ekonomi Publik Desentralisasi Fiscal dan pembangunan daerah. Madang : BPFE UNIBRAW

Landiyanto. 2005. Kinerja Keuangan dan Strategi

Mahmudi. 2010. Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Edisi Kedua, Cetakan Pertama. STIM YKPN, Yogyakarta.

Mardiasmo. 2006. Akuntansi Sektor Publik. Penerbit Andi: Yogyakarta

Mardiasmo. 2008:1. Perpajakan. Yogyakarta: CV. Andi Offset

Muqodim. 1999:1. Perpajakan Buku Satu. Yogyakarta: UII Press

Perananan Badan Usaha Milik Daerah Sebagai Salah Satu Sumber Pendapatan Daerah. http:portibionline.com, diakses tanggal 20 Oktober 2018

.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010. Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

_____________ Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005. tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Purwadi. Penelitian tentang Strategi Pengembangan BUMD Non Perbankan dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Surabaya : Balitabang Daerah Provinsi Jawa Timur, 2002.

Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.

Rohman, Arif. 2006. Analisis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Untuk Menilai Efektivitas dan Proyeksi pada Pendapatan Asli Daerah Kota Blitar. Universitas Muhamadiyah Malang

Siregar, Amri. 2009. Analisis Tingkat Efektivitas Pajak dan Retribusi Daerah sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sumatra Utara. Universitas Sumatra Utara. Medan.

Sumarsan. 2009:3. Perpajakan Indonesia. Jakarta : PT.Indeks

Ummah, Atik. 2012. Efektivitas Pengelolaan Pajak Restoran di Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (DKPD) Kota Serang.

____________ Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

____________ Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Warsito, dan kawan-kawan. 2008. Akuntansi Sektor Publik

Yuliana, Yusuf. 2013. Pengaruh Pengawasan Realisasi Fisik dan Keuangan SKPD Terhadap Efektivitas Pengendalian Anggaran di Kabupaten Gorontalo Utara. Universitas Negeri Gorontalo. Gorontalo.




DOI: https://doi.org/10.29264/jiam.v4i2.4917

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2020 Jurnal Ilmu Akuntansi Mulawarman (JIAM)


Crossref logo 

Editorial Address

Jurnal Ilmu Akuntansi Mulawarman (JIAM)
Faculty of Economics and Business, Mulawarman University
Jl. Tanah Grogot No.1 Samarinda Kalimantan Timur 75119
Email: jiam.feb@gmail.com