Penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan pemerintah desa

Deddy syaputra, Dwi Risma Deviyanti, Ferry Diyanti

Abstract


Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Administrasi dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa di Desa Manunggal Jaya sesuai dengan Peraturan Urusan No. 113 tahun 2014. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif komparatif. Subjek penelitian ini adalah Desa Manunggal Jaya Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara. Data penelitian ini dikumpulkan dengan menggunakan dokumentasi observasi dan wawancara ke Kantor Desa Manunggal Jaya. wawancara dengan aparat desa tentang Pelaporan dan Akuntabilitas Keuangan Desa. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa administrasi yang dilakukan oleh pemerintah desa Manunggal Jaya telah sesuai dengan Peraturan Urusan No. 113 tahun 2014. Namun, pada format akuntabilitas ada perbedaan di mana LRAPBD dilaporkan tidak sesuai dengan Peraturan Urusan No. 113 tahun 2014. Ini juga ditunjukkan dalam Laporan Kekayaan Properti Desa di mana Pemerintah Desa tidak membuat Laporan. Pemerintah Desa Manunggal Jaya hanya membuat daftar aset

Keywords


akuntabilitas keuangan desa; laporan realisasi anggaran desa; properti desa laporan kekayaan

References


Bastian, Indra.2006. Akuntansi Sektor Publik; Suatu Pengantar. Jakarta: Erlangga.

Edi Indrizal, Memahami Konsep Perdesaan Dan Tipologi Desa Di Indonesia, http://fisip.unand.ac.id/media/rpkps/EdiIndrizal/M3.pdf. (accessed on Mei 20, 2016).

Moedarlis, Fajar Trilaksana. 2016. Sistem Akuntabilitas Keuangan Desa (Studi Kasus: Desa Temuwuh dan Terong, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul). Yogyakarta

Halim, Abdul dan Muhammad Syam Kusufi. 2012. Akuntansi Keuangan Daerah. Yogyakarta: Salemba Empat

Hery. 2014. Akuntansi Dasar 1 & 2. Jakarta: PT.Gramedia Widia Sarana Indonesia.

Hamzah, Ardi. 2015. Tata Kelola Pemerintahan Desa Menuju Desa Mandiri, Sejahtera, dan Partisipatoris. Penerbit Pustaka Jawa Timur.

Hoesada,Jan (2014): Anggaran Strategis Desa, http://www.ksap.org/sap/desa/

Ikatan Akuntan Indonesia. 2015. Kompartemen ASP; Pedoman Asistensi Akuntansi Keuangan Desa.

Kementrian Keuangan Republik Indonesia. 2015. Kebijakan Umum Dana Desa (Berdasarkan UU No.6 Tahun 2014 dan PP No.60 Tahun 2014)..

Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

Mahmudi. 2011. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: UII Pres

Mardiasmo. 2010. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta

Nordiawan, Deddi. 2006. Akuntansi Sektor Publik. Jakarta: Salemba Empat.

Renyowijoyo, Muindro. 2008. Akuntansi Sektor Publik; Organisasi Non Laba. Jakarta: Mitra Wacana Media.

Sujarweni, V. Wiratna. 2015. Akuntansi Sektor Publik: Teori, Konsep, dan Aplikasi. Yogyakarta: Pustaka Baru.

_________________. 2015. Akuntansi Desa; Panduan Tata Kelola Keuangan Desa. Yogyakarta: Pustaka Baru.

Sumpeno, Wahjudin. 2011. Perencanaan DesaTerpadu; Edisi Kedua. Banda Aceh

Sholeh, Chabib dan Heru Rochamnsjah. 2015. Pengelolaan Keuangan Desa. Bandung. Fokusmedia

Tanjung. 2013. Akuntansi Pemerintahan Daerah. Jakarta

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 212 Ayat 1 tentang Desa.

Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa.

Permendagri No.113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.




DOI: https://doi.org/10.29264/jiam.v3i2.1898

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2019 Jurnal Ilmu Akuntansi Mulawarman (JIAM)

Crossref logo 

Editorial Address

Jurnal Ilmu Akuntansi Mulawarman (JIAM)
Faculty of Economics and Business, Mulawarman University
Jl. Tanah Grogot No.1 Samarinda Kalimantan Timur 75119
Email: jiam.feb@gmail.com