Analisis swot transformasi digital transaksi keuangan pemerintah daerah dalam mendukung inklusi keuangan

Oktoviana Banda Saputri

Abstract


Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman di empat area penguatan transformasi elektronifikasi transaksi keuangan pemerintah daerah, yaitu penguatan kebijakan, SDM, infrastruktur serta sinergi dan koordinasi. Kebijakan pemerintah yang memberlakukan pembatasan interaksi sosial di tengah meluasnya wabah Covid-19, telah memaksa masyarakat untuk beralih ke tren transaksi digital. Momentum tersebut, telah meningkatkan kuantitas kegiatan pembayaran non tunai di hampir seluruh layanan publik, termasuk keuangan. Kegiatan elektronifikasi pada setiap transaksi menjadi salah satu strategi pemerintah dalam mencapai target tingkat inklusi keuangan pada tahun 2024 sebesar 90%. Berdasarkan pemetaan terhadap faktor internal (kekuatan dan kelemahan) serta faktor eksternal (peluang dan ancaman) menggunakan matriks analisis SWOT, diperoleh hasil analisis berada pada Kuadran I, artinya dari faktor internal dan eksternal yang dimiliki dan dihadapi. strategi yang harus diimplementasikan dalam kondisi ini adalah mendukung kebijakan pertumbuhan yang agresif. Dalam implementasinya membutuhkan tiga faktor utama, yaitu pertama, faktor dukungan pemerintah pusat dan adanya komitmen pemerintah daerah. Kedua, faktor kemampuan internal pemerintah daerah tercermin pada ketersediaan SDM yang memiliki kompetensi dan keahlian yang dibutuhkan. Ketiga, faktor daya guna yaitu implementasinya mampu memberikan manfaat bagi setiap elemen yang menggunakan, baik dari kalangan pemerintah, pihak ketiga maupun bagi masyarakat secara luas.


Keywords


Digital; transaksi keuangan; pemerintah daerah; inklusi keuangan; analisis swot

References


Abdussamad, Zuchri, Ritmon Amala. (2016). Strategi Pemerintah Daerah dalam Meningkatkan Kinerja Pelayanan Publik di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Jurnal Manajemen. 20(2), 262-277.

Apriandes, Emel. A. Yani Ranius, Firamon Syakti. (2013). Analisis SWOT Guna Penyusunan Rencana Induk E-Government Pada Pemerintahan Daerah Kabupaten Muara Enim. Jurnal Ilmiah Teknik Informatika Ilmu Komputer. 17(2), 1-11.

Astuti, Anissa Mayang Indri. (2020). Analisis SWOT Dalam Menentukan Strategi Pemasaran (Studi Kasus di Kantor Pos Kota Magelang 56100). Jurnal Ilmu Manajemen. 17(2).

https://ayomenulis.id/artikel/hasil-survei-pisa-tentang-kualitas-pendidikan-di-indonesia-dalam-3-tahun-terakhir.

https://www.antaranews.com/berita/892426/pemkot-batam-terapkan-transaksi-nontunai-penerimaan-belanja-daerah

https://www.kontan.co.id/tag/bansos-non-tunai

https://nasional.kontan.co.id/news/tahun-2021-bansos-tunai-hanya-disalurkan-selama-empat-bulan

https://kabar24.bisnis.com/read/20201231/15/1337244/catat-3-bansos-ini-siap-meluncur-awal-januari-2021

Istiqomah, Irsad Andriyanto. (2017). Analisis SWOT Dalam Pengembangan Bisnis (Studi pada Sentra Jenang di Desa Wisata Kaliputu Kudus). BISNIS. 5(2).

Keputusan Presiden No.3 tahun 2021 tentang Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah.

Nalle, Frederic W, Kamilaus K. Oki, Putra M. M. Sangaji. (2021). Analisis Kemampuan Keuangan Daerah dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Inovasi: Jurnal Ekonomi Keuangan dan Manajemen. 17(1).

Nugraha, Joko Tri. (2018). E-Government dan Pelayanan Publik (Studi Elemen Sukses Pengembangan E-Government Di Pemerintah Kabupaten Sleman). Jurnal Komunikasi dan Kajian Media. 2(1), 32-42.

Oktavina, Dewi. (2012). Analisis Pendapatan Asli Daerah Dan Faktorfaktor Yang Mempengaruhinya Dalam Rangka Otonomi Daerah: Pendekatan Error Correction Model. Jurnal Ekonomi Pembangunan. 10(2).

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolan Keuangan Daerah.

Peraturan OJK No.6/POJK.03/2016 tanggal 26 Januari 2016 tentang Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor Berdasarkan Modal Inti Bank.

Peraturan Pemerintah No.12 tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Instruksi Presiden No. 10 tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017.

Putri, Nur Aslamaturrahmah Dwi, Eki Darmawan. (2018). E-Readiness Provinsi Kepulauan Riau Dalam Penerapan E-Government (Studi Terhadap Kepri Smart Province). Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan. 3(1).

Rika. (2019). Implementasi Kebijakan Elektronifikasi Dana Operasional Rt/Rw Di Kelurahan Benua Melayu Darat Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak. Publika: Jurnal Ilmu Administrasi Negara. 8(3).

Risnawan, Wawan. (2017). Strategi Pemerintah Daerah Dalam Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia di Kecamatan Panumbangan Kabupaten Ciamis. Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara. 4(4).

Rudy, Abdul Muis Prasetia. (2018). SWOT Analysis and Town Matrix E-Government on Tana Tidung City Of Kalimantan Utara. ELINVO (Electronics, Informatics, and Vocational Education). 3(1), 46-51.

Septiani, Selly, Endah Kusumastuti. (2019). Penerapan Transaksi Non Tunai Dalam Pelaksanaan Belanja Pemerintah Daerah Untuk Mewujudkan Prinsip Good Governance (Studi Kasus Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat). Prosiding Industrial Research Workshop and National Seminar. 10(1).

Subaktilah, Yani, Nita Kuswardani, Sih Yuwanti. (2018). Analisis SWOT: Faktor Internal dan Eksternal Pada Pengembangan Usaha Gula Merah Tebu (Studi Kasus di UKM Bumi Asih, Kabupaten Bondowoso). Jurnal Agroteknologi. 12(2).

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No.910/1866/SJ tanggal 17 April 2017 tentang Implementasi Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Daerah

Undang-Undang No.5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Undang-Undang No.23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.




DOI: http://dx.doi.org/10.29264/jinv.v17i3.9339

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2021 INOVASI


Indexing: