Email this article Analisis variabel yang mempengaruhi belanja langsung dan belanja tidak langsung di kabupaten kutai barat
Abstract
Keywords
References
Abdullah, Syukriy. 2004. Perilaku Oportunistik Legislatif dalam Penganggaran Daerah: Pendekatan Principal-Agent Theory. Makalah disajikan pada Seminar Antarbangsa di Universitas Bengkulu. Bengkulu. 4-5 Oktober 2004.
Al-ghifari. 2000. Analisis Regresi Teori, Kasus dan Solusi. Edisi II, Yogyakarta: BPFE.
Allen, Richard dan Tommasi, Daniel, 2001. Managing a Public Expenditure: A Reference Book for Transition Coutries. OECD Paris.
Aziz, Abdul (2009). Pengaruh Program Bantuan Operasional Sekolah Pada Departemen Pendidikan Nasional Terhadap Angka Partisipasi Kasar: 2006 – 2008, Thesis, Program Magister Perencanaan Dan Kebijakan Publik, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Jakarta
Bhakti, Galih Pramilu, (2012). Analisis Dampak Desentralisasi Fiskal Terhadap Angka Melek Huruf Perempuan Dan Angka Partisipasi Sekolah Perempuan Di Kabupaten/Kota Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Skripsi, Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan Fakultas Ekonomika Dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang
Boediono, 1985. Pengantar Ilmu Ekonomi No. 4. BPFE. Yogyakarta.
Badan Pusat Statistik (BPS). 2010. Kabupaten Kutai Barat Dalam Angka 2010. Badan Pusat Statistik Kalimantan Timur. Samarinda.
______________________. 2011. Kabupaten Kutai Barat Dalam Angka 2011. Badan Pusat Statistik Kalimantan Timur. Samarinda.
______________________. 2016. Kabupaten Kutai Barat Dalam Angka 2016. Badan Pusat Statistik Kalimantan Timur. Samarinda.
______________________. 2017. Kabupaten Kutai Barat Dalam Angka 2017. Badan Pusat Statistik Kalimantan Timur. Samarinda.
______________________. 2017. Statistik Keuangan Daerah Kabupaten Kota 2017. Badan Pusat Statistik Kalimantan Timur. Samarinda.
Darwanto dan Yustikasari, Yulia. 2007. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Sektor Publik, Vol 08 No 01. February 2007. BPFE UGM. Yogyakarta.
Ghozali, Imam. 2006. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS, Edisi III, 1-52, 79-134, 251-258, Badan Penerbit UNDIP. Semarang.
Granita, Quartiana (2010). Pengaruh anggaran pendapatan dan pelanja daerah (APBD) terhadap kinerja Dinas Pendidikan Dasar Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta : Studi kasus pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun di propinsi DKI Jakarta, Thesis, diperoleh dari http://lontar.ui.ac.id/opac/themes/libri2/detail. jsp?id=74862&lokasi=lokal, diakses tanggal 7 Mei 2013.
Hair, et al. 1988. Multivariate Data Analisys, Fifth Edition, Prentice-Hall International. New Jersey.
Halim, Abdul & Syukriy Abdullah. 2004. Pengaruh Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Pemda: Studi Kasus Kabupaten dan Kota di Jawa dan Bali. Jurnal Ekonomi STEI No.2/Tahun XIII/25.
Halim, Abdul & Syukriy Abdullah. 2007. Hubungan dan Masalah Keagenan di Pemerintahan Daerah: Sebuah Peluang Penelitian Anggaran dan Akuntansi. Jurnal Akuntansi Pemerintah 2(1): 53-64.
Keefer, Philip and Khemani, Democracy, Public Expenditures, and the Poor. 2003. Word Bank Policy Research Working Paper 3164.
Kementerian Pendidikan Nasional (2010). Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Pendidikan Nasional tahun 2010—2014, Kemeterian Pendidikan Nasional, Jakarta.
Kuncoro, Mudrajat. 2004. Otonomi dan Pembangunan Daerah: Reformasi, Perencanaan, Strategi dan Peluang. Penerbit Erlangga. Jakarta.
Maimunah. 2004. Flypaper Effect Pada Dau dan PAU Terhadap Belanja Daerah. Sumatera.
Mardiasmo. 2002. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Andi. Yogyakarta.
Mawardin, Agus. 2010. Hubungan anggaran belanja pendidikan dengan angka partisipasi sekolah: Studi pada Pemerintah Daerah Kabupaten-Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah, Thesis, Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, diperoleh dari http://etd.ugm.ac.id/index.php?mod=penelitian.detail⊂= PenelitianDetail&act=view&typ=html&buku_id=45316&obyek_id=4
Octaviani, Sri Devi (2009). Analisis Komposisi Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung pada Pemerintah Kabupaten Langkat, Thesis, Medan: Universitas Sumatra Utara.
Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Negara
Purusa, Mahocca Swangga, & Sasana, Hadi (2013). Implikasi Desentralisasi Fiskal Terhadap AKABA Dan APM SD/MI Di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007-2010, Diponegoro Journal Of Economics 2(1): 1-12 diperoleh dari http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/jme, diakses 21 Mei 2013
Puspita Sari, Noni dan Idhar Yahya. 2009. Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendaptan Asli Daerah (PAD) terhadap belanja langsung. Universitas Sumatera Utara, Medan.
Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah No. 105 Tahun 1999 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Anggaran. Citra Umbara. Bandung.
Rubin, Irene S. 1993. The Politics of Public Budgeting: Getting and Spending, Borrowing and Balancing. Second edition. Chatam, NJ: Chatham House Publishers, Inc.
Samuels, David. 2000. Fiscal horizontal accountability? Toward theory of budgetary .checks and balances. in presidential systems. University of Minnesota, Working paper presented at the Conference on Horizontal Accountability in New Democracies, University of Notre Dame, May.
Saragih, Juli Panglima. 2003. Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi. Penerbit Ghalia Indonesia. Jakarta.
Sasana, Hadi (2009). Peran Desentralisasi Fiskal Terhadap Kinerja Ekonomi Di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah, Jurnal Ekonomi Pembangunan, 10 (1): 103 – 124
Sidik, Machfud, Raksaka Mahi, Robert Simanjuntak dan Bambang Brodjonegoro. 2002. Dana Alokasi Umum: Konsep, Hambatan dan Prospek di Era Otonomi Daerah. Penerbit Buku Kompas. Jakarta.
Singgih, Santoso. 2000. Buku Latihan SPSS Statistik Parametrik. Jakarta: Elex Media Komputindo.
Sugiyono. 2004. Metode Penelitian Administarsi, Edisi ke 11. Alfabeha, Bandung.
Sugiyono. 2005. Metode Penelitian Bisnis. Alfabeta. Bandung.
Sulistiawan. 2005. Pengaruh DAU dan PAD Terhadap Belanja Pemerintah. Semarang.
Sumodiningrat, Gunawan. 1994. “Ekonometrik Pengantar “, BPFE Yogyakarta Badan Penerbit Ekonomi Indonesia, Jakarta.
Toyamah, Nina & Usman, Syaikhu (2004). Alokasi Dana Pendidikan di Era Otonomi Daerah: Implikasinya terhadap Pengelolaan Pelayanan Pendidikan Dasar, Lembaga Penelitian SMERU, Jakarta
Undang-Undang Keuangan Negara Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Departemen Komunikasi dan Informatika. Jakarta.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah. Departemen Komunikasi dan Informatika. Jakarta.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Departemen Komunikasi dan Informatika. Jakarta.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, Departemen Komunikasi dan Informatika. Jakarta.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah. Departemen Komunikasi dan Informatika. Jakarta.
Undang-Undang Republik Indonesia. Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia. Jakarta. 2004.
Utami, Zamrud, 2010. Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Alokasi Belanja Daerah Untuk Pendidikan Dasar Dan Menengah Di Kota Bekasi, Thesis, Program Magister Perencanaan Dan Kebijakan Publik, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Jakarta
Vegirawati, Titin, 2012. Pengaruh Alokasi Belanja Langsung Terhadap Kualitas Pembangunan Manusia (Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten Kota di Sumatera Selatan), Jurnal Ekonomi dan Informasi Akuntansi (Jenius), 2(1): 65 - 74
Von, Hagen, 2005, Political Economy of Fiscal Institutions, Discussion paper 149, Governance and efficiency of Economic System, GESY.
Widodo, Adi, Waridin, Maria K, Johanna (2011). Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Di Sektor Pendidikan Dan Kesehatan Terhadap Pengentasan Kemiskinan Melalui Peningkatan Pembangunan Manusia Di Provinsi Jawa Tengah, Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan, 1(1): 25 - 42
Zainuddin et al., 2002. Kompleksitas Persoalan Otonomi Daerah di Indonesia. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
Ahmad, Kamaruddin. 1991. Dasar-Dasar Manajemen Modal Kerja. Rineka Cipta, Jakarta.
Arsyad, Lincold. 2001. Ekonomi Pembangunan. Edisi Keempat. STIE. YKPN.
BPS Kabupaten Berau, 2016, “Statistik Daerah Kabupaten Berau Tahun 2006 - 2016”, Publikasi Tahunan : Berau Dalam Angka (BDA), Berau Kota.
BPS Nasional, 2010, “Komponen Pengeluaran Komposisi Penduduk”, Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) Tahun 2010, Republik Indonesia, Jakarta Pusat.
Boediono, 2000. Teori Pertumbuhan Ekonomi, Seri Sinopsis Pengantar Ilmu Ekonomi Ekonomi, Edisi 1, Cetakan Ke-5, BPFE, Yogyakarta.
Benjamin Graham and David Dodd, 2000. Security Analysis: Principles and Technique. The McGraw-Hill Companies, United States of America.
Culter, et. al. 1991, Production Economics: Hungary in Transition. Journal of the Academy Science, Vol. 33, No. 4 Page.28
Djoyohadikusumo, Sumitro. 2003. Perkembangan Pemikiran Ekonomi, Cetakan Pertama, PT Pustaka LP3ES, Jakarta.
Dornbusch, R dan Fischer. 2001. Makro Ekonomi, Peterjemah: J. Mulyadi. Erlangga. Jakarta.
_______, Fischer Stanley and Startz Richard, 2004. Macroeconomics, 9th, Mc Graw Hill.
Fisher, Stanley, 2001. Teori Makro Ekonomi. Peterjemah: J. Mulyadi. Erlangga. Jakarta.
Gordon, 1997. Ekonomi Pembangunan, Penterjemah: Widodo Tri Edisi 1 Cetakan Pertama. Bagian Penerbit Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN, Yogyakarta.
Graham Jhon R. et. al, 2000. “How Big Are the Tax Benefit of Debt?”. The
DOI: https://doi.org/10.29264/jiem.v4i3.5835
Refbacks
- There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2020 Jurnal Ilmu Ekonomi Mulawarman (JIEM)
Editorial Address
Jurnal Ilmu Ekonomi Mulawarman (JIEM)
Faculty of Economics and Business, Mulawarman University
Jl. Tanah Grogot No.1 Samarinda Kalimantan Timur 75119
Email: jiem.feb@gmail.com