Analisis penerimaan daerah (studi komparatif sebelum dan saat otonomi daerah)

Rina Puspita, Zamruddin Hasid, Diana Lestari

Abstract


Penerimaan daerah merupakan salah satu unsur yang dapat menjadi tolak ukur keberhasilan dan kemampuan suatu daerah untuk berotonomi, terutama pada sisi penerimaan yang bersumber dari daerah itu sendiri, karena salah satu persayaratan utama dalam melaksanakan otonomi daerah secara baik adalah tersedianya dana yang mampu membiayai anggaran rutin dan anggaran pembangunan daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Penerimaan Daerah Pemerintah Kota sebelum dan sesudah Otonomi Daerah di Kotamadya Samarinda tahun 1997-2005. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Metode analisis yang digunakan adalah Uji Mann Whitney, dan Analisis Deskriptif. Berdasarkan Uji Mann Whitney memperlihatkan sebagian besar kota Samarinda ada perbedaan kontribusi penerimaan daerah yang signifikan antara sebelum otonomi daerah dengan sesudah otonomi daerah. Nilai mean rank kontribusi pajak dan retribusi sesudah otonomi daerah 7,00) lebih tinggi daripada sebelum otonomi daerah (2,50). Adanya peningkatan kontribusi pajak dan retribusi sesudah otonomi daerah, antara lain disebabkan daerah sangat agresif dalam mengeluarkan peraturan daerah yang berkaitan dengan PAD, khususnya retribusi dan pajak daerah.


Keywords


Sebelum dan sesudah otonomi daerah

References


Adisasmita, Rahardjo. 2007. Pendanaan Pemerintah Daerah. Seruni Com. Makassar.

Adisasmita, Rahardjo. 2011. Pembiayaan Pembangunan Daerah. PT. GrahaIlmu.Yogyakarta.

Azhar, Muhammad Karya Satya (2008) Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Sebelum dan Setelah Otonomi Daerah.Tesis.Sekolah Pasca Sarjana Universitas Sumatera Utara. Medan.

http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/3995/1/08E00460.pdf?origin=publication_detail DiaksesTgl 02 11 2014

Badan Pusat Statistik. 2002. Perekonomian Kalimantan Timur Tahun 2006. BPS Kalimantan Timur.Kalimantan Timur.

Samarinda Dalam Angka Timur, dalam berbagai tahun terbitan. BPS Samarinda .Kalimantan Timur.

Brata kusumah, Deddy Supriady dan Solihin, Dadang (2001).Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.

DISPENDA Kota madya Samarinda. Tahun Anggaran 1998-2006. Realisasi Penerimaan Daerah

.2015 Tahun Anggaran 1998-2015. Realisasi Pendapatan Asli Daerah

Frediyanto, Yanuar (2010) Analisis Kemampuan Keuangan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Sebelum dan Sesudah Kebijakan Otonomi Daerah.Skripsi.Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro. Semarang http://eprints.undip.ac.id/23106/1/0000000000Microsoft_WordANALISIS_KEMAMPUAN_KEUANGAN_KABUP.pdf DiaksesTgl 02 11 2014

Kaloh,J. 2002. “Mencari Bentuk Otonomi Daerah”. Rineka CIpta. Jakarta.

Malik, Jamaluddin (2010) Analisis Perbandingan Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan PAD Sebelum Dan Sesudah Otonomi Periode Tahun 2006-2010 Pada Kota Tangerang Selatan.Skripsi.Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Jakarta.

http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/21373/1/JAMALUDDIN%20MALIK.pdfdiaksesTgl 02 11 2014

Mardiasmo, 2002. “Otonomi Dan Manajemen Keuangan Daerah”. Penerbit Andi: Yogyakarta.

Nugroho, Trilaksono. Prospek Pemanfaatan Pinjaman Daerah. Jurnal.http://jurnalskripsitesis.wordpress.com/2008/03/22/prospek-pemanfaatan-pinjaman-daerah/ Diaksestgl 01 11 2014

Darise, Nurlan 2009. Pengelolaan Keuangan Daerah. PT. Macanan Jaya Cemerlang. jakarta

Otonomi daerahhttp://otonomidaerah.com/undang-undang-otonomi-daerah/

Penelitian deskriptif: http://id.wikipedia.org/wiki/Penelitiandeskriptifdiaksestanggal 02 November 2014

Priyatno, Duwi. 2008. Mandiri belajar SPSS, Cetakan kedua. Media Kom. Jakarta.

____________. 2013. Analisis korelasi, regresi, dan multivariate dengan SPSS. Gava Media. Yogyakarta

Rahayu, Ani Sri. 2010. Pengantar Kebijakan Fiskal.PT. Bumi Aksara. Jakarta.

Rizki, Agung Muhammad (2007) Analisis anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Sebelum dan Sesudah Pelaksanaan Undang-Undang Otonomi Daerah UU No. 32/2004 dan UU No. 33/2004.Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama. Bandung.

http://repository.widyatama.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/2250/0102144.pdf?sequence=1DiaksesTgl 02 11 2014

Widjaja, HAW (2001). Otonomi Daerah dan Daerah Otonomi.PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Darise, Nurlan. 2009. Pengelolaan Keuangan daerah. Indeks. Jakarta.




DOI: https://doi.org/10.29264/jiem.v2i3.1342

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2018 Jurnal Ilmu Ekonomi Mulawarman (JIEM)


Crossref logo 

Editorial Address

Jurnal Ilmu Ekonomi Mulawarman (JIEM)
Faculty of Economics and Business, Mulawarman University
Jl. Tanah Grogot No.1 Samarinda Kalimantan Timur 75119
Email: jiem.feb@gmail.com