Email this article PENGELOLAAN DANA DESA (ADD) (STUDI KASUS DI DESA JAHAB KECAMATAN TENGGARONG KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA)
Abstract
The purpose of this study was to determine the accountability of the implementation of the Village Fund Allocation (ADD), and the factors that affect accountability for implementing the Village Fund Allocation (ADD) in the village Jahab Tenggarong District Kutai regency Fiscal Year 2015 is in conformity with the provisions applicable. Based on the survey results revealed Value Village Fund Allocation (ADD) received amounted Rp497.171.500,00 Jahab village in Fiscal Year 2015, consisting of direct expenditure (70%) and Indirect Expenditures (30%). With the value of Pos direct expenditure allocated 70% of the total Village Allocation Fund (ADD) in 2015 amounted to Rp349.997.000,00 and from the Post Indirect Expenditures allocated 30% of the total Village Allocation Fund (ADD) in 2015 amounted to Rp147. 174,500.00, meaning that the budget heading for development that is physically smaller than non-physical development allocated Rp147.174.500,00 (30%). Factors that affect the management of the Village Fund Allocation (ADD) in the village Jahab Tengarong District of Kutai regency Fiscal Year 2015 is the form factor inhibiting and supporting factors. Inhibiting factor consists of HR village officials are still low and still the complexity of the bureaucratic management of the Village Fund Allocation (ADD) of the district, especially in the liquefaction process. While supporting factors, which still support the community in development activities through self-help and mutual cooperation and their commitment Kutai District Government in strengthening the financial aspects of the village both in quantity and quality.
Keywords: Village Fund Allocation (ADD)
References
Affandi, Nur Achmad. 2002. Administrasi Pembangunan dan Administrasi Keuangan Daerah. JIIS, Jakarta.
Conyers, F., 2004. Perencanaan Pembangunan Daerah. Remaja Rosdakarya, Jakarta.
Effendi, Bachtiar. 2002. Pembangunan Daerah Otonom Berkeadilan. Kurnia Kalam Semesta. Yogyakarta.
Eko, Sultoro, 2005. Pembangunan Daerah. Andi Offset, Yogyakarta.
Glasson, Jhon., 2004. Perencanaan Administrasi Pembangunan. Bumi Aksara. Jakarta.
Grigg, Loise G., 2005. Akuntabilitas Pembangunan Desa, LP3ES, Jakarta.
Handayaningrat, H, 2006. Manajemen Perencanaan Pembangunan, Edisi Kedua, Salemba Empat, Jakarta.
Handoko, S. 1996. Pembangunan Masyarakat Desa, Asas, Kebijakan dan Manajemen, MW. Mandala, Yogyakarta.
Haryanto, Eko. 2007. Manifesto Pembaharuan Desa. APMD Press. Yogyakarta.
Hossein, J., 1997. Pembangunan Daerah ; Sebuah Paradigma. Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, Jakarta.
Hudayana, Bambang dan Tim Peneliti FPPD, 2004. Peluang Pengembangan Partisipasi Masyarakat melalui Kebijakan Alokasi Dana Desa, Pengalaman Enam Kabupaten, Makalah disampaikan pada Pertemuan Forum Pengembangan Partisipasi Masyarakat (FPPM) di Lombok Barat 27-29 Januari 2005.
Mardiasmo, J. 2002, Keuangan Daerah. Gravindo Persada, Jakarta.
Manullang, M., 1991. Manajemen Pembangunan, Andi Offset, Yogyakarta.
Ndraha, 2000. Pengantar Manajemen Pembangunan Desa. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
Kaho, Yosef Riwu. 1997, Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia, Gravindo Persada, Jakarta.
Kartasasmita, Ginandjar. 2006. Pembangunan Untuk Rakyat ; Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan. Pustaka Cidesindo, Jakarta.
Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Repulik Indonesia, 2000. Akuntabilitas Publik,
Sadu Wasistiono 2007. Ketimpangan Fiskal Antar Desa dan Formulasi Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Magelang Tahun 2002-2007 ” Tesis. Pascasarjana UGM (tidak dipublikasikan).
Sahdan, Goris. 2004. Buku Saku Pedoman Alokasi Dana Desa. FPPD, Yogyakarta.
Sarnoto, A. 2007.Pemerintahan Desa/Marga Berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Simanjutak, Robert dan Hidayanto, Djoko, 2002, Dana Alokasi Umum di Masa Depan dalam Sidik, Makhmud, Mahi, Raksaka, Simanjutak, Robert dan Brodjonegoro, Bambang, 2002, Dana Alokasi Umum, Konsep, Hambatan dan Prospek di Era Otonomi Daerah, LPEM FE UI, MPKP FE UI, Dirjen PKPD, Kompas, Jakarta.
Suradinata, 2006. Perencanaan dan Pengendalian Program Pembangunan. Universitas Indonesia Press, Jakarta.
Sulistyani, K. 2004. Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah, Bina Aksara, Jakarta.
Sukirno, K., 1985. Kerangka Pokok Pembangunan Daerah. Lehtiar Baru, Jakarta.
Sujamto, P., 1996. Pengawasan Pembangunan Daerah, Cetakan Keempat, Refika, Bandung.
Soekartawi. 2003. Prinsip-prinsip Dasar Perencanaan Pembangunan. Rajawali Press, Jakarta.
Sukarna. 2003. Administrasi Pembangunan Desa dan Sumber-sumber Pendapatan Desa, Graha Indonesia, Jakarta.
Ticoalu, M., 2003. Manajemen Analisis Perencanaan Implementasi dan Control. Edisi Duabelass. Simon & Schuster. Prentice Hall : New Jersey
Todaro, K., 1998. Masyarakat Desa dan Pembangunan Desa. Penerbit Ghoha. Jakarta
Tjiptoherjanto. 2003. Perencanaan Pembangunan Desa Komprehensif. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
Tjokroamidjojo, A., 2005. Kebijakan Manajemen dan Keuangan Daerah. UI Press. Jakarta.
Siagian, Sondang P. 2001. Organisasi Kepemimpinan dan Perilaku Administrasi. Gunung Agung. Jakarta.
Wasistiono, Tahir. 2006. Prospek Pengembangan Desa. Fokus Media, Bandung.
Peraturan Perundang-undangan :
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD).
Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 35 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD)
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.
Peraturan Daerah Kabupaten Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Alokasi Dana Desa
Peraturan Pemerintah Nomor : 72 Tahun 2005 tentang Desa (Pasal 68 ayat 1 huruf c).
Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 140/640/SJ Tanggal 22 Maret 2005 tentang Pedoman ADD yang ditujukan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota.
Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 140/286/SJ Tanggal 17 Pebruari 2006 tentang Pelaksanaan ADD.
Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 140/1841/SJ Tanggal 17 Agustus 2006 tentang Perintah Penyediaan ADD kepada Provinsi sebagai (evaluator) dan Kabupaten/Kota sebagai pelaksana.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
Undang-undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
DOI: https://doi.org/10.29264/jiam.v1i3.955
Refbacks
- There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2017 Jurnal Ilmu Akuntansi Mulawarman (JIAM)
Editorial Address
Jurnal Ilmu Akuntansi Mulawarman (JIAM)
Faculty of Economics and Business, Mulawarman University
Jl. Tanah Grogot No.1 Samarinda Kalimantan Timur 75119
Email: jiam.feb@gmail.com