Email this article analisis kinerja dinas pendapatan daerah provinsi kalimantan timur dari aspek efektivitas dan efisiensi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman mengenai kinerja keuangan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur dalam pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah serta menilai kinerja keuangan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur apakah sudah berjalan efektif dan efisien dalam pemungutan pajak dan retribusi daerah. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa kinerja Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur dalam pemungutan pajak daerah dikategorikan efektif dimana rata- rata presentase pencapaian target realisasi APBD sebesar 144,44% dan untuk pemungutan retribusi daerah Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur efektif dimana rata-rata presentase pencapaian target realisasi APBD sebesar 126,30%. Dilihat dari aspek efisiensi dalam pemungutan pajak daerah Dinas Pendapatan Daerah telah efisien dimana rata-rata efisiensi sebesar 1,71% dan dalam pemungutan retribusi daerah dapat dikategorikan efisien dimana rata-rata rasio efisiensi Dinas Pendapatan Daerah sebesar 3,82%
Keywords
References
Bastian, Indra. 2006 Akuntansi Sektor Publik. Jakarta: Penerbit Salemba Empat. Halim, Abdul. 2007. Akuntansi Sektor Publik. Keuangan Daerah. Edisi Tiga.
Jakarta: Salemba Empat.
Kementrian Dalam Negeri. 2007. Peraturan Mentri Dalam Negeri No 59 Tentang
Perubahan Atas Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
Kementrian dalam negeri. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
Kementrian Negara Pendayaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi. 2010.
Peraturan Menteri Negara Pendayaan Aparatur Negara Dan Reformasi
Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Mahmudi. 2010. Analisis Laporan Keuangan Daerah Edisi Kedua STIM YKPN.
Yogyakarta.
Mahmudi. Manajemen keuangan Daerah, Buku Seri Membudayakan Akuntabilitas
Publik, Erlangga, Jakarta.
Mardiasmo. 2002. Otonomi Dan Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: ANDI. Mol, N.P. 2004. Permormance indicators in ducth department of defence, Financial
Accountability and Management 12 (1) September. 71-81. Mulyadi. 2006. Sistem Akuntansi. Yogyakarta: Penerbit Salemba Empat.
Nordiawan, Dedi. 2006. Akuntansi Sektor Publik. Jakarta: Penerbit Salemba Empat. Suandy, Erly. Hukum Pajak. Edisi Tiga. Jakarta: Penerbit Salemba Empat
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. 2008. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 06 Tentang Organisaasi dan Tata Cara Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. 2008 . Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 08 Tentang Organisaasi dan Tata Cara Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. 2008 . Peraturan Daerah Provinsi
Kalimantan Timur Nomor 01 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Undang-Undang Republik Indonesia. 2009. Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 28 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.
Yani, Ahmad. 2008. Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah
Daerah Di Indonesia. Edisi Revisi. Jakarta: Raja Grafindo.
DOI: https://doi.org/10.29264/jiam.v3i1.1853
Refbacks
- There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2019 Jurnal Ilmu Akuntansi Mulawarman (JIAM)
Editorial Address
Jurnal Ilmu Akuntansi Mulawarman (JIAM)
Faculty of Economics and Business, Mulawarman University
Jl. Tanah Grogot No.1 Samarinda Kalimantan Timur 75119
Email: jiam.feb@gmail.com