Analisis kemampuan keuangan daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah provinsi nusa tenggara timur

Frederic Winston Nalle, Kamilaus K. Oki, Putra M.M. Sangaji

Abstract


Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja keuangan Provinsi Nusa Tenggara Timur jika dilihat dari indikator derajat desentralisasi fiskal, rasio ketergantungan keuangan daerah dan rasio kemandirian keuangan daerah serta penentuan prioritas kebijakan. meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Jenis data yang digunakan untuk menjawab analisis kemampuan keuangan daerah adalah data sekunder berupa informasi struktur APBD Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2009-2018. Alat analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif dengan menggunakan analisis tingkat rasio desentralisasi fiskal, rasio ketergantungan fiskal, rasio kemandirian keuangan daerah dan proses analisis hierarki. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata derajat desentralisasi fiskal menunjukkan persentase sebesar 24,83% termasuk dalam kategori sedang. Rasio ketergantungan finansial di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur berada pada tingkat ketergantungan yang sangat tinggi dengan persentase rata-rata 62,95%. Kemudian rata-rata persentase kemandirian keuangan daerah sebesar 41,48% yang berarti kemampuan keuangan provinsi Nusa Tenggara Timur selama sepuluh tahun berada pada kategori rendah. Selanjutnya, hasil analisis hierarki proses tersebut menghasilkan bahwa prioritas alternatif kebijakan yang dapat diterapkan untuk mencapai tujuan peningkatan pendapatan asli daerah adalah melalui pajak dan retribusi daerah di Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan nilai prioritas tertinggi adalah intensifikasi pajak dan retribusi daerah.


Keywords


Desentralisasi fiskal; ketergantungan fiskal; kemandirian keuangan daerah; analisis hirarki proses

References


Adisubrata, Winarna Surya, 2003. Perkembangan Otonomi Daerah di Indonesia Sejak Proklamasi Sampai Awal Reformasi. Semarang. CV. Aneka Ilmu.

Aninomous.2004, 2009 & 2014. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tentang Pemerintahan Daerah.

Aninomous. 2005. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah & Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tentang Dana Perimbangan.

Aninomous. 2010, 2011, 2012, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019. Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur - Provinsi NTT Dalam Angka.

Aninomous. 2016. Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2015. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Bisma, I Dewa Gede, dan Hery Susanto. 2010. Evaluasi Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggara 2003-2017. Ganec Swara Edisi Khusus, Vol 4, No. 3.

Bayu Kharisma. 2018. Kebijakan Optimalisasi Pemungutan Pajak Daerah Dalam Upaya Meningkatkan PAD Daerah Kota Bandung (Pendekatan AHP). E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana.

Darumurti, KD dan Umbu Rauta. 2003. Otonomi Daerah Perkembangan Pemikiran. PT Citra Aditya Bakti.

Dori Saputra. 2014. Analisis Kemandirian Dan Efektivitas Keuangan Daerah Pada Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Sumatera Barat. Artikel Ilmiah, Universitas Negeri Padang.

Halim, Abdul. 2002. Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta. Salemba Empat.

Halim, Abdul. 2004. Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta. UPP AMP YKPN.

Halim, Abdul, dan Damayanti Theresia. 2007. Pengelolaan Keuangan Daerah. Yogyakarta. UUP STIM YKPN.

https://timorexpress.fajar.co.id/2018/05/23/silpa-pemprov-ntt-rp-273-miliar/#

http://www.nttonlinenow.com/new-2016/2019/06/18/pemerintah-ntt-diminta-lakukan-terobosan-tekan-silpa/.

Kaho, Josef Riwu. 2007. Prospek Otonomi Daerah Di Negara Republik Indonesia. Jakarta. Raja Garafindo Persada.

La Ode Abdul Mirad Tumada. 2012. Analisis Strategis Pembangunan Kabupaten Muna. Tesis FE Program Magister Perencanaan Dan Kebijakan Publik Universitas Indonesia. Jakarta.

Mardiasmo. 2002. Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta. Andi.

Mahmudi. 2010. Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Yogyakarta. UPP STIM YKPN.

R. Agoes Kamaroellah. 2017. Analisis Tingkat Kemampuan Keuangan Daerah Dalam Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Kabupaten Pamekasan. Jurnal Ekonomi Nuansa Vol. 14 No. 1.

Robi Yanto. 2017. Penerapan Metode Analytical Hierarchy Process Dalam Upaya Peningkatan Kualitas Objek Wisata. Citec Journal, Vol. 4 No. 3.

Safi’i. 2007. Strategi Dan Kebijakan Pembangunaan Ekonomi Daerah. Malang, Avveroes Press.

Sanny Wurangian. dkk. 2017. Analisis Kemampuan Keuangan Daerah Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Kota Tomohon. Jurnal Berkala Ilmiah Efisisensi. Volume 17 No. 01.

Saaty, Thomas L. 1993. Pengambilan Keputusan Bagi Para Pemimpin, Proses Hirarki Analitik Untuk Pengambilan Keputusan Dalam Situasi Yang Kompleks. Setiono L, Penerjemah; Peniwati K, editor. Jakarta. PT Pustaka Binaman Pressindo. Terjemahan dari: Decisions Making for Leaders The Analitycal Hierarchy Process for Deecisions in Complex World.

Sony, Yuwono. 2005. Penganggaran Sektor Publik (Pedoman Praktis Penyusunan, Pelaksanaan, dan Pertanggungjawaban APBD Berbasisi Kinerja). Malang. Bayumedia Publishing.

www.nttprov.go.id-http://nttprov.go.id/2018/index.php/kondisi umum/perekonomian




DOI: http://dx.doi.org/10.29264/jinv.v17i1.8067

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2021 INOVASI


Indexing: