Email this article Kartu kredit pemerintah sebagai alat pembayaran belanja negara di indonesia: permasalahan dan solusi
Abstract
Pemerintah mengeluarkan kebijakan pengimplementasian kartu kredit pemerintah guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan uang kas negara. Hal tersebut menimbulkan kritik dari para pengamat ekonomi diantaranya adalah kekhawatiran kehilangan kas negara, bertambahnya utang baru dan timbulnya risiko fiskal. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan wawasan implementasi kartu kredit pemerintah sebagai alat pembayaran belanja negara di Indonesia, potensi permasalahan dalam pengimplementasiannya dan solusi yang dapat diberikan. Penelitian ini dilakukan melalui studi literatur data-data sekunder yang diperoleh dari jurnal-jurnal nasional dan internasional, situs resmi pemerintah serta media berita online. Kajian kami atas PMK No. 196/PMK.05/2018 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah setidaknya mampu menjawab kritik para pengamat. Bukti-bukti permasalahan dari negara-negara yang telah mengimplementasikan pembayaran elektronik juga kami gunakan sebagai acuan untuk menemukan potensi masalah yang dihadapi pemerintah Indonesia berikut solusi untuk menanggulanginya. Kami juga menemukan arah baru untuk penelitian di masa depan terkait implementasi kartu kredit pemerintah ini.
Keywords
Full Text:
PDF (Bahasa Indonesia)References
Alika, Rizky. 2018. Ekonom Peringatkan Risiko Penggunaan Kartu Kredit Buat Belanja Negara. Diunduh di https://katadata.co.id/marthathertina/finansial/5e9a5603003c1/ ekonom-peringatkan-risiko-penggunaan-kartu-kredit-buat-belanja-negara. Diakses 27 Juli 2020.
Arieza, Ulfa. 2018. Dikepret Rizal Ramli Soal Kartu Kredit, Kemenkeu Tegaskan Tak Akan Kena Bunga. Diunduh di https://economy.okezone.com/read/2018/03/27/20/1878693/ dikepret-rizal-ramli-soal-kartu-kredit-kemenkeu-tegaskan-tak-akan-kena-bunga. Diakses 4 Juli 2020.
Checherita-Westphal, Cristina, Alexander Klemm, and Paul Viefers. 2016. “Governments’ Payment Discipline: The Macroeconomic Impact of Public Payment Delays and Arrears.†Journal of Macroeconomics 47(March 2013):147–65.
Conti, Maurizio, Leandro Elia, Massimiliano Ferraresi, and European Commission. 2020. “Government Late Payments and Firms Survival . Evidence from the EU Società Italiana Di EVIDENCE FROM THE EU Maurizio Conti , Università Di Genova Leandro Elia , Università Politecnica Delle Marche Antonella Rita Ferrara , European Commission Joint Research Centre Massimiliano Ferraresi , European Commission Joint Research Centre JEL Classification : H83 , L50.†(May).
Daly, John. 2019. “P-Card Utilization in Municipal Government : Advantages and Concerns.†(March 2003).
Federal Reserve Bank of Philadelphia. “Government Use of the Payment Card System: Issuance, Acceptance, and Regulationâ€. By Susan Herbst-Murphy, 11-12 July 2011. diakses 13 April 2020.
Firdausi, Arifina Cahyati. 2020.Jatimtimes.com. Diakses 4 Juli 2020
Gillick, Kevin. 2007. “Latin America : Opportunities for Smart Cards in Government.†(May 2007):2006–8.
Gold, Steve. 2014. “The Evolution of Payment Card Fraud.†Computer Fraud & Security Bulletin 2014(3):12–17.
Gupta, Mahendra and Richard J. Palmer. 2008. “A Brief History And Review Of Purchasing Card Use.†8(2):174–99.
Hermawan, Rudi. 2013. “Kesiapan Aparatur Pemerintah Dalam Menghadapi Cyber Crime Di Indonesia.†6(1):43–50.
http://kppnmetro.org/kartu-kredit-pemerintah/. Diakses 4 Juli 2020.
https://economy.okezone.com. Diakses 4 Juli 2020.
https://nasional.kontan.co.id. Diakses 4 Juli 2020.
https://www.visa.com/visagovernmentsolutions/docs/Visa_Government_Solutions_Overview.pdf. Diakses 13 April 2020
Iswanto, Alek Chandra and Wahjono. (2019). “Pengaruh Revolusi Industri 4.0 Terhadap Ilmu Akuntansiâ€. Infokam 1(1):1–6.
Kanedi, Ahmad. 2018.https://www.watyutink.com/topik/ekonomika/Kartu-Kredit-Satker-PNS-Solusi-atau-Masalah-Baru. Diakses 4 Juli 2020.
Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2018). Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 196/PMK.05/2018 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah.
Kementerian Keuangan. (2017). Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 17/PB/2017 tentang Uji Coba Pembayaran Kartu Kredit dalam rangka Penggunaan Uang Persediaan.
Knudsen, Dan-richard. 2020. “International Journal of Accounting Information Systems Elusive Boundaries , Power Relations , and Knowledge Production : A Systematic Review of the Literature on Digitalization in Accounting.†International Journal of Accounting Information Systems 36:100441.
Kurniati, Paramita Nur and Bernardus Yuliarto Nugroho. 2019. “Urgensi Pelaksanaan Sistem Cashless Government Dalam Membangun Birokrasi Yang Transparan Dan Akuntabel The Urgency of the Implementation of the Cashless Government System in Building a Transparent And Accountable Bureaucracy.†9(2):136–150.
Ladnyk, Logan. 2018. www.cardrates.com. Diakses 13 April 2020
Murphy, Susan Herbst. 2011. “Government Use of the Payment Card System : Payment Card System :â€
Parker, Cathy Corby, James Wironen, Mollie G. Murphy, and Kevin J. Mahoney. 2011. “Debit Card Fundamentals and Their Use in Government Programs Introduction and A.†(9):1–13.
Perbendaharaan, Direktorat Jenderal. 2018. “Treasury Policy Brief.†(2017).
Pilihkartu.com. Diakses 4 Juli 2020
Pratama, Shandy Aditya and Abdul Salam. 2019. “Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Hukum Kartu Kredit Pemerintah Di Indonesia. “Jurnal Hukum Dan Pembangunan. 49(3):710–742.
Scott, I. I. I. Robert H. 2016. “Credit Card Use and Abuse: A Veblen Ian Analysis.†3624(March).
Shafie, Intan Syafinaz Mat, Yuslina Liza Mohd Yusof, Ainun Nadzirah Mahmood, Nor Irvoni, Mohd Ishar, Hartini Zuhaila Jamal, and and Noor Hidayatul Aini Abu Kasim. 2018. “Factors Influencing the Adoption of E-Payment: An Empirical Study in Malaysia.†Advances in Business Research International Journal 53–62.
Sucianingsih, Arsy Ani. 2018. Kritik Pengamat atas Penggunaan Kartu Kredit dalam Penggunaan Anggaran. Diunduh di https://nasional.kontan.co.id/news/kritik-pengamat-atas-penggunaan-kartu-kredit-dalam-sistem-penggunaan-anggaran. Diakses 4 Juli 2020.
Sudibyo, Yudha Aryo and Sun Jianfu. 2016. “Institutional Theory for Explaining Corruption : An Empirical Study on Public Sector Organizations in China and Indonesia.†Corporate Ownership and Control.13(1):817-823.
Widodo, Langgeng.2020.www.suaramerdeka.com. Diakses 4 Juli 2020
Zhang, Jixia. 1898. “Problems and Policy Suggestions in China ’ s E-Payment Market 1 . Development Status of Electronic Payment in China 2 . Problems in the Electronic Payment Market.†30–33.
DOI: https://doi.org/10.30872/jakt.v17i2.8063
Refbacks
- There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2020 Lelly Cesarina Maulid, Yudha Aryo Sudibyo
Editorial Address
Akuntabel: Jurnal Akuntansi dan Keuangan
Faculty of Economics and Business, Mulawarman University
Jl. Tanah Grogot No.1 Samarinda Kalimantan Timur 75119
Email: jakt.feb.unmul@gmail.com
StatCounter: Akuntabel: Jurnal Akuntansi dan Keuangan