Email this article Perbandingan kinerja keuangan kabupaten/kota di provinsi aceh
Abstract
Kinerja pemerintah terus menjadi perhatian publik hingga saat ini, karena berhubungan dengan kondisi keuangan dan kesejahteraan masyarakat. Kinerja pemerintah secara umum dapat diketahui dari kinerja keuanganya baik di tingkat provinsi, kabupaten maupun kota. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui perbandingan atau perbedaan kinerja keuangan kabupaten dan kota di Provinsi Aceh. Kinerja keuangan yang diteliti yaitu rasio kemandirian dan rasio efektivitas. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa laporan realisasi anggaran kabupaten dan kota di Provinsi Aceh tahun 2014-2018. Metode analisis data menggunakan uji t independent sampel test. Hasil penelitian diketahui rasio kemandirian untuk kabupten dan kota di Provinsi Aceh secara keseluruhan belum mandiri atau masih sangat rendah. Kemudian rasio efektivitas untuk kabupaten dan kota di provinsi Aceh sudah efektif. Hasil uji beda untuk rasio kemandirian diperoleh nilai p value (sig 2-tailed) > α 5% atau 0,119 > 0,05 dapat dinyatakan tidak terdapat perbedaan kemandirian antara kabupaten dan kota di Provinsi Aceh selama tahun 2014-2018. Hasil uji beda untuk rasio efektivitas nilai p value (sig 2-tailed) > α 5% atau 0,675 > 0,05 dapat dinyatakan tidak terdapat perbedaan tingkat efektivitas antara kabupaten dan kota di Provinsi Aceh selama tahun 2014-2018.
Full Text:
PDF (Bahasa Indonesia)References
Asri, J. D. (2016). Perbandingan Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2009-2013. Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan, 4(2), 1021–1034.
Budiarto, B. (2007). Pengukuran Keberhasilan Pengelolaan Keuangan Daerah. Seminar Ekonomi Daerah Surabaya.
Ghozali, Ii. (2009). Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS, Edisi Kedua. Semarang: Penerbit Universitas Diponegoro.
Halim, A. (2007). Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah (Edisi Revi). Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
Kementrian Keuangan. 2019. Realisasi APBD. Di ambil dari: http://www.djpk.kemenkeu.go.id/?p=5412. (31 September 2019)
Mahmudi. (2010). Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Edisi Kedu). Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
Mulyadi. (2004). Akuntansi Manajemen Konsep, Manfaat & Rekayasa. Jakarta.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2006. Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
Republik Indonesia. 2004. Undang-undang Nomor 32 tentang Pemerintahan Daerah. Jakarta.
Republik Indonesia. 2004. Undang-undang Nomor 33 tentang Perimbangan Keuanggan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Jakarta.
Ropa, M. O. (2016). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan. EMBA, 4(2).
Soeharjoto, S. (2019). Kemampuan dan Kinerja Keuangan Provinsi Kalimantan. Akuntabel, 15(2), 131–138.
Zafra, Gomez; Luis, Jose; Hernandez, A. M. L. (2009). Evaluating Financial Performance in Local Gverment: Maximing the Benchmarking Values. International Riview of Administrative Sciences.
Zulkarnain, M. (2017). Pengaruh Rasio Keuangan Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah Melalui Alokasi Belanja Modal di Kabupaten dan Kota Provinsi Aceh. Universitas Sumatera Utara.
Zulkarnain, M., Astuti, Y., & Wiriani, E. (2019). Pengaruh Rasio Keuangan Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Melalui Belanja Modal di Kota Langsa. Jurnal Samudra Ekonomika, 3(1), 65–73. Retrieved from https://ejurnalunsam.id/index.php/jse/article/view/1289/1035
DOI: https://doi.org/10.30872/jakt.v17i1.7245
Refbacks
- There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2020 Muhammad Zulkarnain, Yulina Astuti, Krisniawati Krisniawati, Mukarramah Mukarramah
Editorial Address
Akuntabel: Jurnal Akuntansi dan Keuangan
Faculty of Economics and Business, Mulawarman University
Jl. Tanah Grogot No.1 Samarinda Kalimantan Timur 75119
Email: jakt.feb.unmul@gmail.com
StatCounter: Akuntabel: Jurnal Akuntansi dan Keuangan